JAYAPURA – Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua, Christian Sohilait memastikan bakal fokus menuntaskan empat permasalahan pendidikan Papua tahun 2024.
Empat permasalahan itu, yakni IPM Papua yang masih di bawah 70 persen. Angka buta huruf Papua sebesar 19 persen yang jauh dibawah angka nasional (1 persen). Kemudian, 300 lebih sekolah yang belum terakreditasi serta 2 persen dari 2.800 lembaga pendidikan (SD – SMA) di Papua yang belum memiliki gedung.
“Karena itu untuk 2024, 4 permasalahan besar ini harus kita selesaikan. Dimana data pendidikan menunjukkan kita sedikit buruk. IPM kita masih dibawah 70 persen. Angka buta huruf tinggi. Ada 300 lebih sekolah yang belum terakreditasi, TK sampai SMA. Ada sekitar 2800 sekolah di Papua SD-SMA yang tidak punya gedung. Ini mesti kita selesaikan,” tegas Sohilait kepada wartawan usai menggelar syukuran dan lepas sambut 2023-2024, Jumat (12/11/2024).
Acara diawali ibadah bersama di Halaman Kantor DPPAD Papua, Dok IX, Kota Jayapura. Turut hadir sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah provinsi.
Ia menjelaskan, sejumlah permasalahan tersebut muncul dikarenakan “energi” DPPAD Papua pada 2023 lalu, habis untuk menyelesaikan persoalan diluar tugas dan pokok instansi tersebut. Seperti menuntaskan penyerahan guru maupun, tenaga pendidikan serta ratusan aset ke kabupaten dan kota, akibat imbas dari pembentukan daerah otonom baru (DOB).
Dilain pihak, terjadi penurunan dana yang sangat drastis di DPPAD Papua, sehingga penanganan bidang pendidikan di Bumi Cenderawasih menjadi kurang efektif. “Dengan dana minim pula, ada energi besar yang dibebankan kepada DPPAD Papua. Seperti penanganan dana BOS, akreditasi guru dan kepala sekolah serta hal lainnya yang belum bisa dilakukan provinsi baru. Intinya kemarin kita sibuk urus semua hal berkaitan dengan DOB, kedua kita tidak bisa bersekperimen dan berekspresi karena anggaran menurun drastis, kini saya ajak semua staf untuk mari kita fokus benahi semua persamasalahan ini,” ajaknya.
