JAYAPURA – Kementerian Dalam Negeri secara konsisten melakukan monitoring pengendalian inflasi secara nasional di Pekan Pertama Tahun 2024. Rapat rutin pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah Pertama bulan Januari 2024 dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Mantan Kapolda Papua itu memberikan warning kepada beberapa daerah yang masuk di kuadran 1 dan 2 Rawan Inflasi, agar kepala daerahnya inisiatif dan inovatif dalam mengendalikan inflasi didaerahnya.
Mendagri meminta Pemerintah Daerah (Pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Langkah ini dibutuhkan sebagai upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah. Pasalnya, kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi meski di tingkat nasional terkendali.
Dia menyebutkan, inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh pemda bergerak melakukan upaya pengendalian. terlebih di awal tahun anggaran, pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan bansos. selain menggunakan anggaran reguler, pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.
“Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” Terang Mendagri.
Penjabat Gubernur Papua yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, S. Kom, mengharapkan kepala OPD teknis disektor ekonomi untuk konsisten melakukan monitoing pergerakan inflasi sesuai arahan Mendagri, dan terus melakukan kolaborasi bersama dalam bentuk konkret, berdasarkan rilis BPS Inflasi Provinsi Papua pada Desember 2023 tercatat 1,65% (ytd dan yoy) dan 0,78% (mtm) tentunya ini di atas rata rata angka-angka secara nasional, setidaknya ada beberapa komoditas penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2023 di Papua yang perlu terus mendapat perhatian seperti beras, Rokok, Cabai Rawit, bawang putih.
Sementara itu, sebagai penyumbang deflasi adalah Ikan Ekor Kuning , Bawang Merah, Ikan Kembung, Ikan Cakalang, dan Ikan Tuna. Khusus bulan Desember 2023 disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Dan khusus kelompok transportasi mengalami tekanan harga yang didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat terhadap angkutan udara selama Nataru.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mengumumkan ikan ekor kuning menjadi salah satu komoditas penyumbang deflasi terbesar di Kota Jayapura pada Desember 2023 dengan nilai 0,13 persen, disusul bahan bakar rumah tangga 0,09 persen lalu ada daging ayam ras 0,05 persen, serta ikan cakalang 0,02 persen dan kangkung 0,01 persen.
Sementara angkutan udara masih menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Kota Jayapura pada Desember lalu sebesar 0,32 persen kemudian disusul tomat 0,30 persen dan cabai rawit 0,10 persen.
“Inflasi dan deflasi ini tentunya karena adanya perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan,” terang Kepala BPS Papua Adriana Carolina di Jayapura, Rabu.
Sementara berdasarkan hasil pantauan tim BPS Papua di Kota Jayapura, pada Desember 2023, lanjut Adriana, terjadi inflasi secara tahunan (year on year) sebesar 1,65 persen. Ini berarti terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,02 pada Desember 2022 menjadi 113,87.
“Sedangkan untuk tingkat inflasi secara bulanan (m-to-m) sebesar 0,78 persen dan tingkat inflasi year-to-day sebesar 1,65 persen,” jelas ia.
Inflasi masih menurut Adriana, terjadi juga karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran.
Seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,69 persen, lalu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72 persen, kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen serta kelompok kesehatan sebesar 2,38 persen.
Diketahui, kelompok pengeluaran yang memberikan andil atau sumbangan deflasi secara tahunan (y-on-y), yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen.
Kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.
