Merauke – Panitia Khusus (Pansus) Beasiswa DPR Papua terus bekerja usai melakukan rapat bersama Forum Orangtua dan mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus dalam dan luar negeri, maka Pansus Beasiswa juga membentuk Tim untuk melakukan pertemuan dengan dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
Hal tersebut dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan pada Beasiswa Affirmasi Otsus Papua, lantaran dinilai masih ada kejanggalan.
Dalam pertemuan Tim Pansus Beasiswa DPRP dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dipimpin Ketua Pansus Beasiswa, Fauzun Nihayah, S.Hi, MH didampingi Anggota Pansus yakni H. Kusmanto, SH, MH dan Paskalis Letsoin, SH.,MH dan diterima langsung oleh Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Asisten I Setda Papua Drs. Agustinus Joko Guritno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Ignasius Babaga, Staf Khusus Gubernur Papua Selatan Aloysius Jopeng yang juga mantan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, berlangsung di Kantor Gubernur Papua Selatan, pada Rabu 15 November 2023.
Ketua Tim Pansus Fauzun Nihayah mengatakan, guna menuntaskan berbagai persoalan Program Beasiswa Affirmasi Otsus Papua pasca pembentukan 3 DOB Provinsi di Tanah Papua dan pembagian dana Otsus serta menindaklanjuti aspirasi Forum Orangtua Penerima Beasiswa Afirmasi Otsus Papua, maka DPRP telah membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“Hari ini kami berkunjung ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan tujuan ingin mengecek dan memastikan apakah mahasiswa penerima beasiswa yang dilimpahkan dari Provinsi Papua setelah DOB itu terjadi, apakah sudah ditangani oleh Provinsi Papua Selatan atau bagaimana. Itu yang kami ingin dengarkan,” kata Fauzun Nihayah.
Politisi Partai NasDem itu mengungkapkan, dari hasil pertemuan dengan Pj Gubernur Papua Selatan beserta jajarannya, ternyata masih terdapat kejanggalan. Terutama terkait data penerima Beasiswa dan hal- hal teknis lainnya.
“Ada banyak kejanggalan terutama terkait data mahasiswa penerima beasiswa, pembiayaan dan hal teknis lainnya yang perlu di konfirmasi kembali,” ungkapnya.
Sementara itu Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan Aloysius Jopeng yang juga saat masih menjabat sebagai Plt Kadis Pendidkan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan merencanakan langsung penganggaran untuk mahasiswa penerima beasiswa masih berada di Jayapura, yang dilimpahkan dari provinsi induk tersebut menjelaskan bahwa data yang diberikan dari BPSDM Papua selalu berubah- ubah.
Dikatakan, dimana data dari BPSDM Papua awalnya untuk beasiswa dalam negeri sebanyak 60 orang kemudian luar negeri 29 orang. Kemudian data selanjutnya mahasiswa dalam negeri menjadi 80 sedangkan luar negeri menjadi 33 orang dan data terakhir dari BPSDM juga mengalami perubahan data untuk dalam negeri menjadi 83 mahasiswa dan mahasiswa luar negeri menjadi 36 orang. “Jadi data tidak konsisten, selalu berubah-ubah,” ujar Aloysius Jopeng.
Selain itu, lanjut Aloysius, setelah dilakukan klarifikasi ternyata banyak kejanggalan yang ditemukan. Misalnya terkait dengan nomor rekening mahasiswa penerima dan pengelola. Ada yang ditemukan rekeningnya sama. Selain itu, juga ditemukan ada mahasiswa penerima beasiswa luar negeri yang sudah dibayarkan tapi ternyata masih berada di Jayapura.
“Bahkan, kami juga tidak mendapatkan dokumen kerja sama antara Pemprov Papua dengan pihak ketiga yang mengirimkan para mahasiswa tersebut, sehingga kita tidak bisa ambil alih karena kerja samanya berlangsung selama 5 tahun. Ini jangan sampai terjadi pendobolan pembayaran nanti. Karena sudah dibayarkan Pemprov induk lalu kita bayarkan lagi dan itu akan jadi temuan,” pungkasnya. (Tiara).
