Nabire – Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Papua melalui Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menggelar Pekan UMKM memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-77 dipusatkan di KPPN Nabire, Papua Tengah.
Pekan UMKM dengan tema ” Kemenkeu Melayani Lebih Baik” dibuka oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua yang juga Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP), Moudy Hermawan pada Rabu (7/11/2023).
Berbagai kegiatan meriahkan Pekan UMKM, diantaranya senam sehat, pemberian donasi untuk Komunitas Korowa Membaca, dan penyerahan plakat kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan stakeholder.
Terdapat 23 UMKM terlibat dalam acara tersebut dan industri jasa keuangan bank dan non bank, serta pasar murah Bulog.
Moudy mengatakan, pekan UMKM HORI ke-77 merupakan wujud nyata dukungan Kemenkeu Satu Papua untuk Papua Kreatif dan Papua Cerdas melalui berbagai rangkaian edukasi dan fasilitasi bagi para UMKM, mahasiswa dan khalayak umum agar semakin mandiri, berdaya saing dan naik kelas.
“Pekan UMKM di Nabire merupakan agenda penutup Pekan UMKM HORI ke-77 tahun 2023 yang mana telah dilaksanakan di beberapa tempat mulai dari Universitas Yapis Papua, dan Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura pada bulan Oktober lalu,” jelas Moudy, Rabu (8/11/2023)
Moudy menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak sehingga Pekan UMKM dapat terlaksana dengan sukses.
“Harapan kami adalah mampu memberikan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan Papua Cerdas dan Papua Kreatif seiring pembentukan Daerah otonomi baru (DOB),” ucapnya.
Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebagai Regional Chief Economist dan memberdayakan UMKM Papua adalah melalui seminar atau sosialiasi literasi keuangan, pembukuan, pengetahuan perpajakan dan pengenalan ekspor.
Kemudian, asistensi pemasaran (bazar dan minibazar, lelang dari timur, pemasaran online di gojek dan shopeefood), dan dukungan asistensi perijinan (NIB, HaKI) dan halal, bantuan pendanaan berupa dukungan dana pengembangan usaha bagi UMKM Binaan dan pembiayaan KUR dan UMi.
