Jayapura – Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat mulai menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa bantuan sosial beras tahap kedua.
Bansos tersebut disalurkan lebih awal untuk mitigasi dan antisipasi lonjakan harga yang berdampak pada inflasi.
Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Raden Guna Dharma mengatakan, bansos sedianya disalurkan pada Oktober hingga Desember mendatang.
“Namun, sesuai instruksi Presiden Jokowi penyalurannya dipercepat,” kata Guna Dharma usai melepas secara bersama Bansos tersebut di gudang Perum Bulog Papua di Kota Jayapura, Senin (11/9/2023).
Bansos beras disalurkan kepada 497.946 keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di enam provinsi di enam wilayah kerja Perum Bulog.
Khusus di Papua, kata Guna Dharma, disalurkan kepada 59.026 KPM, masing – masing KPM mendapatkan 10 kilogram.
Ia berharap, bantuan pangan tersebut bisa meringankan beban masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan bahwa bansos beras tahap pertama yang telah disalurkan pada Maret lalu disinyalir salah sasaran.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Semuel Siriwa berharap penyaluran tahap kedua tepat sasaran.
“Saya minta jangan salah sasaran. Informasi yang berkembang, ada keluarga kurang mampu, sudah menerima bantuan sosial lainnya seperti bantuan langsung tunai, kemudian mendapatkan bansos beras lagi. Ini harus dievaluasi,” ucapnya di kegiatan tersebut.
Meski begitu, ia mengapresiasi Perum Bulog kembali menyalurkan bansos beras meski dihadapkan pada kondisi geografis wilayah Papua yang berbeda dengan daerah lainnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk turut mensukseskan program sosial pemerintah.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey.
Frans Pekey mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mengintervensi harga melalui bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog. (Zul)
