Jayapura – Guna menindaklanjuti permasalahan terkait beasiswa, DPR Papua hari ini akan menggelar pertemuan dengan orang tua mahasiswa afirmasih Provinsi Papua tahun 2023. Pertemuan ini rencananya akan digelar siang ini, Jumat 23 Juni 2023, di ruang Banggar DPR Papua, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE.
Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw, SE mengatakan, sesuai komitmen DPRP, maka pihaknya akan lakukan pertemuan dengan para orang tua dari mahasiswa afirmasi itu untuk membahas terkait masalah keterlambatan pembayaran beasiswa.
“Kita membahas bersama orang tua yang anak-anaknya terlambat membayar uang kuliah, seperti masalah anak anak kita yang sudah terancam di keluarkan dari universitas, terancam tidak bisa ikut ujian dan terancam keluar dari tempat tinggal. Semua kita akan undang bersama untuk bahas masalah ini,” kata Jhony Banua Rouw kepada sejumlah Wartawan di ruang VIP Gedung DPR Papua, pada Kamis, 22 Juni 2023, petang.
Apalagi kata Politisi Partai NasDem itu, DPR Papua dalam pembahasan APBD tahun 2022 telah mengusulkan dan menetapkan anggaran bagi Beasiswa Mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri dan telah disetujui dengan sumber dari dana cadangan atau dana abadi Pemprov Papua sebesar Rp 300 miliar.
Dikatakan, meskipun data yang dimasukan jumlahnya sekitar Rp 580 milliar yang diusulkan, tetapi masuk hanya Rp. 530, dan masih kurang Rp.122 milliar. “Nah itu yang kita perjuangkan untuk menambah angka tersebut, tapi belum pernah ketemu untuk menemukan titik temu. Kami DPR sangat berkomitmen atas masalah ini, karena sampai saat ini biaya beasiswa mahasiswa afirmasi Papua belum di akomodir,” ungkap Jhony Banua Rouw.
Kendati demikian tandas Jhony, pihaknya akan terus membuka ruang serta memfasilitasi intansi terkait dalam menangani masalah mahasiswa Papua di luar negeri. “Kita harus tolong anak-anak ini, karena masa depan mereka itu sangat penting, karena mereka adalah anak-anak Papua. Kami DPRP sangat berkomitmen atas masalah itu, karena sampai saat ini biaya beasiswa mahasiswa afirmasi belum di akomodir juga,” bebernya.
Sementara itu, Wakil ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM menambahkan, DPR Papua, selain konsen untuk masalah ini juga mengaku agar pemerintah dapat memberikan anggaran khusus bagi masalah yang jadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
“Terakhir pertemuan waktu itu dengan Dirjen Keuangan Daerah juga mempertegas kalau tidak di bahas dan di sepakati nantinya bagaimana masalah pendidikan dan kesehatan. Terutama anak-anak mahasiswa ini. Dan itu sudah di respon langsung bahwa semua boleh termasuk eksekutif juga sudah tau. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa DPR tidak bikin sidang perubahan dan sebagainya,” tutupnya. Tiara).
