Jakarta – Pesta olahraga Pekan Olah Nasional (PON) XX tahun 2021 menjadi momentum penting menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga. Namun regulasi terkait dengan Papua sebagai provinsi olahraga masih dibahas di lintas kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, mengatakan, regulasi provinsi olahraga masih dibahas bersama kementerian dalam negeri (Kemendagri).
Jadi, bukan saja regulasi soal Papua sebagai provinsi olahraga, tapi kami dengan Pak Mendagri juga sedang membahas penggunaan dana APBD untuk pembinaan atlet di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota,” kata Menpora Dito disela-sela Silaturahmi Nasional Stakeholders Olahraga dan Pengurus PWI se Indonesia “Menuju Pentas Dunia” di Hall Dewan Pers, akhir pekan kemarin.
Dikatakannya, Kemenpora bersama Kemendagri sedang menggodok aturan secara khusus mengalokasikan APBN maupun APBD untuk pembinaan olahraga.
“Sementara masih dibahas di kemendagri, tidak hanya Papua sebagai provinis olahraga, tapi APBD di kabupaten/kota bisa digunakan untuk pembiayaan olahraga kedepan,” tegasnya.
Diketahui, sebelumnya Pemerintah Papua melaunching Papua sebagai provinsi olahraga di Hotel Sultan Jakarta, pada 20 Mei 2022.
Peresmian ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama oleh Plt. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Deputi IV Kemenpora, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Produk Unggulan dan Infrastruktur, Wakil Ketua Komisi V DPRP, Wakil Sekjen KONI serta Tim Universitas Cendrawasih, pada Diskusi Strategis Kolaborasi Papua Menuju Provinsi Olahraga.
Dilain pihak, untuk mendukung Papua menjadi Provinsi Olahraga, telah melalui sejumlah kajian akademis Universitas Cendrawasih Jayapura, pada Fakultas Ilmu Olahraga.
