Sentani – Bahas Deklarasi di 4 Provinsi Baru, Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) Provinsi Papua, menggelar diskusi Publik Akhir Pekan, di The Hele Yo Cafe, Kampung Sereh Tua, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (17/6/2023).
Diskusi yang di pimpin langsung Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) Provinsi Papua, Yanto Khomlay Eluay dihadiri belasan putra-putri tokoh Papua pejuang Pepera.
Yanto Eluay mengatakan, diskusi publik ini membahas tentang rencana melakukan deklarasi pendirian organisasi masyarakat (Ormas) P5 di empat (4) provinsi baru maupun kabupaten/kota tapi juga melakukan refresh atau penyegaran untuk seluruh anggota ormas P5
“Ini adalah tahun keempat saya memimpin P5, dan saat ini lagi mendata putra-putri dari tokoh-tokoh Papua pejuang Pepera. Nah, kenapa kami dari P5 melakukan diskusi publik pada hari ini, karena kami ingin melakukan refresh atau penyegaran untuk seluruh anggota ormas P5 ini harus juga terlibat dalam seluruh persoalan di tanah Papua,”ujarnya.
“Mengapa?, karena itu bagian dari tanggung jawab moril kita sebagai putra-putri dari orang-orang tua kita yang sudah ikut dalam Pepera dan memutuskan Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sambungnya.
Menurutnya sebagai anak-anak pejuang Pepera, kita semua punya tanggung jawab moril untuk memfasilitasi dan juga memediasi seluruh persoalan yang terjadi di tanah Papua.
Sebab sampai hari ini, ada masyarakat Papua yang masih teriak dan juga masih mempersoalkan tentang kesejahteraan, keadilan dan termasuk aspek-aspek lain seperti pendidikan maupun kesehatan.
“Untuk itu kami merasa terpanggil sebagai anak-anak atau putra-putri daripada tokoh-tokoh Pepera, untuk menyampaikan kepada pemerintah guna mendapat perhatian agar pemerintah lebih serius memperhatikan masyarakat Papua,” ungkapnya.
“Itulah tujuan daripada Ormas P5 ini dibentuk dan ada beberapa langkah-langkah strategis yang sedang dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan di Papua,” tambahnya.
Selain itu lanjut Yanto, Salah satu yang didiskusikan kali ini adalah kita juga akan menyampaikan kepada pemerintah pusat dan BP3OKP, yakni badan yang sudah disahkan oleh pemerintah untuk menangani implementasi Otsus jilid II.
“Yang mana, di ketuai oleh bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Maka itu, kami dari Ormas P5 akan dengan tegas dalam satu surat atau pernyataan resmi kami kepada pemerintah dan juga kepada pak Ma’ruf Amin (Wakil Presiden) selaku ketua tim pengarah BP3OKP. Supaya 20 tahun di jilid II ini, jangan lagi implementasinya sama dengan implementasi Otsus jilid pertama,” katanya.
Dirinya berharap dan juga akan menyampaikan dengan tegas kepada pemerintah dan BP3OKP agar jangan lagi menyalahgunakan itikad baik pemerintah pusat lewat kebijakan Otsus Jilid II ini.
“Jadi kami akan pertegas agar tidak boleh lagi ada Otsus Jilid III. Karena kami berharap di Otsus jilid II ini yang terakhir dan solusi pernyataan Papua sudah selesai disini. Kalau besok dari Otsus kedua ini berjalan setelah 20 tahun masih banyak rakyat Papua yang juga mempersoalkan dan melihat Otsus kedua ini gagal atau tidak berhasil, kami akan meminta pertanggungjawaban dari BP3OKP,” tegasnya.
“Kami beri warning atau peringatan kepada pemerintah, untuk itu kami berharap agar BP3OKP ini betul-betul mengimplementasikan Otsus kedua dan betul-betul bisa menjawab persoalan di Papua. Jangan terulang lagi pengalaman kami di implementasi Otsus jilid pertama,” imbau Yanto menutup wawancara.
