Jayapura – Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Digital (FEKDI) bertajuk “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo diikuti secara virtual oleh masing-masing kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, Senin (8/5/2023).
FEKDI 2023 merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang ketigakalinya di gelar Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Perekonomian didukung oleh Kementerian-Lembaga, asosiasi dan industri, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan FEKDI 2023 berlangsung selama tiga hari mulai 8 sampai 10 Mei 2023 merupakan wujud nyata sinergi antara otoritas, pelaku industri, masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah.
‘’Untuk mengakselerasi inisiatif dan kebijakan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan sebagai langkah konkrit Indonesia bersama-sama dengan negara Asean dalam mewujudkan konektivitas pembayaran lintas negara sejalan dengan tema Keketuaan Asean 2023 oleh Indonesia “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,’’ kata Perry dalam siaran pers.
Adapun topik bahasan FEKDI 2023 pada hari pertama akan difokuskan pada sinergi dan inovasi peningkatan ekonomi regional.
‘’Pada hari kedua kita akan menyaksikan berbagai inisiatif terkait penguatan keterkaitan ekonomi lintas batas dan pembayaran lintas negara (cross-border paymen?,’’ jelasnya.
Kemudian hari ketiga, dan sebagai penutup, kata Perry, akan dibahas strategi dan inisiasi kebijakan dalam mendorong digitalisasi, serta inklusi ekonomi dan keuangan.
FEKDI 2023 juga menyuguhkan showcasing yang menampilkan berbagai produk, inovasi, serta pencapaian pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
Momentum sinergi dan kolaborasi pada penyelenggaraan FEKDI tahun ini juga kembali diperkuat dengan launching Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk pemerintah, dan Jaunching ORIS Antarnegara Indonesia dan Malaysia.
Peluncuran KKI, sebut Perry, merupakan bentuk dukungan BI terhadap program Pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya aspek sistem pembayaran.
‘’KKI dikembangkan untuk menciptakan kemandirian dan kedaulatan transaksi pemerintah, serta meningkatkan kapasitas UMKM. Pengembangan Kartu Kredit Indonesia merupakan milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia sebagaimana tertuang dalam BSPI 2025. Sesuai dengan tagline “Setiap Transaksi Membangun Negeri”, Kartu Kredit Indonesia menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional,’’ ujarnya.
Selanjutnya, perluasan pembayaran antarnegara berbasis OR Code juga terus dilakukan melalui interkoneksi OR Code pembayaran. Setelah sebelumnya bersama Thailand berjalan dengan lancar, BI memperluas interkoneksi OR Code pembayaran antarnegara dengan Malaysia dan akan diperluas ke negara lainnya, yakni Singapura.
Hal ini dilakukan guna memberikan kemudahan dan memperluas pilihan pembayaran bagi masyarakat di kedua negara, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan Local Currency Transactions (LCT) secara lebih luas.
‘’Berbagai langkah ini merupakan bukti bahwa ASEAN terus memperkuat kerja sama dan mendorong berbagai alternatif kebijakan untuk menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baik di kawasan maupun global,’’ pungkasnya.
