Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memberikan apresiasinya kepada para pemuka agama, khususnya di Papua, yang konsisten memberikan dukungan terhadap program pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, para pendeta dan pemuka agama Kristen memainkan peranan yang krusial bagi stabilitas masyarakat di Papua.
“Pemerintah memerlukan peran para pendeta dari sinode-sinode untuk menjadi faktor pengungkit bagi pertumbuhan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Papua. Pasalnya, pendeta menjadi pusat kepercayaan publik. Rakyat yakin dan percaya pada pendeta dan pemuka agama,” kata Moeldoko saat menerima sejumlah perwakilan sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (22/2).
“Kelebihan dari pendeta kita adalah mereka bukan hanya sekedar mengajarkan agama, tapi juga peduli dengan isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Saya atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para pendeta yang terus mendukung pemerintah dengan segala keterbatasannya,” imbuh Moeldoko.
Dalam pertemuannya dengan Kepala Staf Kepresidenan, sejumlah perwakilan dari Sinode GPI Papua mengeluhkan beberapa kebijakan yang berdampak pada institusi pendidikan atau sekolah-sekolah yang dibangun oleh yayasan Gereja.
Banyaknya penarikan guru-guru yang lolos seleksi PPPK ke sekolah negeri, misalnya, menjadikan banyak sekolah-sekolah swasta, khususnya yang terafiliasi dengan gereja, mengalami kekosongan tenaga pengajar. Alhasil proses belajar dan mengajar pun terganggu.
“Padahal sebagian besar sekolah di Papua itu berstatus swasta dan dibangun oleh gereja. Anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah Yayasan Gereja ini pun berasal dari kampung dengan kondisi ekonomi tidak mampu. Jadi kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang utamanya dari Yayasan Gereja, agar kami dibantu dalam proses perekrutan tenaga guru,” kata perwakilan GPI Papua di wilayah Merauke, Pdt. Soleman Jambormias.
Selain itu, para pendeta juga menyampaikan infrastruktur jalan yang rusak dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Merauke dan Papua Nugini.
Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Disisi lain, para pendeta meminta pemerintah untuk secara aktif melibatkan pihak gereja sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan di tanah Papua. Mereka yakin pelibatan gereja dalam isu-isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat akan membuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus semakin efektif dan tepat sasaran.
