Jayapura – Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Jayapura untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pekey dalam rapat kerja daerah (rakerda) tingkat Kota Jayapura di aula Sian Soor, Kantor Walikota Jayapura, Papua, Kamis (29/12/2022).
Pekey menambahkan bahwa Kopri mempunyai tugas utama melaksanakaan pembinaan jiwa korps atau korsa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik aparatur sipil Negara atau ASN.
Tantangan yang dihadapi oleh Korpri untuk membangun kesadarab anggota agar senantiasa memiliki rasa solidaritas yang kuat dan dalam menjalin persatuan dan kesatuan antara anggota sehingga dapat berfungsi sebagai sarana perekat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
‘’Sejalan dengan perubahan zaman, kemajuan yang terus terjadi dengan cepat di era teknologi yang begitu pesat, maka anggota Korpri sebagai aparatur pemerintah dan menjalankan birokrasi pemerintahan di berbagai bidang sesuai amanat peraturan perundang-undangan hendaknya terus memiliki semangat yang responsive terhadap perubahan kemajuan zaman,’’ ujar Pekey.
Menurutnya, Korpri terus berinovasi di berbagai bidang sesuai dengan tanggung jawab anggota, tetapi juga harus mampu beradaptasi . Oleh sebab itu, lanjut Pekey, menjadi anggota Korpri harus responsive dan adaptif.
‘’Dengan demikian, maka kita tidak akan tertinggal atau ditinggalkan oleh kemajuan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus terjadi dewasa ini,’’ ucapnya.
Rakerda Korpri tingkat Kota Jayapura mengangkat tema ‘’satu hati mewujudkan korpri yang profesional dan sejahtera’’.
Ketua Panitia Rakerda, Amos Solossa menyampaikan bahwa rakerda bertujuan merumuskan dan menetapkan arah strategis kebijakan dan pokok program kerja organisas Korpri dan memeutuskan pokok pikiran serta rekomendasi Korpri tahun 2022.
Korpri adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. (Sari)
