Sentani – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua paparkan hasil inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang Tanah lokasi Jalan Alternatif Telaga Ria-Khalkote-Dapur Papua.
Pemaparan hasil verifikasi Peta Bidang Tanah lokasi Jalan Alternatif yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Papua John Wiclif Aufa itu juga dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jayapura Dra. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., Kepala DP2KP Kabupaten Jayapura Terry F. Ayomi dan Kepala Distrik Sentani Timur Eslie Suangburaro ini berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (14/12/2022).
Hasil inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang Tanah lokasi Jalan Alternatif juga dihadiri puluhan masyarakat adat pemilik hak ulayat atas tanah yang dibangun Jalan Alternatif dari Telaga Ria-Khalkote-Dapur Papua.
“Hari ini kita pemaparan hasil inventarisasi dan identifikasi jalan alternatif dari Telaga Ria-Khalkote-Dapur Papua atau Telaga Ria, Asei Kecil, Asei Besar dan Nendali, yang mana untuk kepemilikannya ada tiga suku disitu. Jadi kita ikut tahapan pengadaan tanah, dari prosesnya dan dokumennya itu memang belum lengkap,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN/ATR Provinsi Papua, Jhon Wiclif Aufa usai kegiatan tersebut.
Menurutnya, dari data di lapangan banyak kepemilikan yang datanya berbeda dan seharusnya yang BPN tangani itu sudah masuk tahap pelaksanaan.
“Tapi karena tidak lengkap datanya itu, kita kembalikan ke tahap persiapan biar di lengkapi dulu termasuk masalah yang mencuat saat kegiatan pemaparan tersebut. Jadi, itu adalah masalah-masalah yang terjadi di lapangan, baik ada sertifikat dan pelepasan namun yang tunjuk orang lain,” jelasnya.
Jhon mengatakan, segala permasalahan di lapangan itu yang harus diselesaikan pihak BPN dan juga berencana melakukan media dengan para pihak. “Karena disitu rata-rata Gandhi Gan yang punya pelepasan atau ada pelepasan yang dia beli. Nah, itu tadi mungkin agak lama kegiatan pemaparan ini,” katanya.
Disebutkan Jhon, dalam pemaparan ada beberapa pihak yang keberatan, ya mungkin anak-anak yang baru lahir namun ada orang tuanya yang pernah tandatangan. “Dan itu yang kita tidak tahu semuanya. Maka itu, nanti kita lihat bukti-bukti. Tetapi prinsipnya, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Jhon, Kantor Wilayah BPN/ATR Papua berencana mempertemukan para pihak untuk bersepakat. “Karena jalan ini kepentingan umum, yang harus diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi bisa di para-para atau di obhe masing-masing maupun di fasilitasi pemerintah,” sebutnya.
Setelah selesai inventarisasi dan identifikasi di tahapan persiapan, kata dia, pihaknya baru bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. “Jadi, Dinas Pertanahan harus lengkapi dokumen untuk masuk ke tahapan pelaksanaan. Kalau sudah di tahap pelaksanaan, nanti ada satgas A dan B objek kegiatan pengadaan tanah jalan alternatif itu turun lagi untuk kita inventarisasi ulang. Kalau clear dan clean, tidak ada masalah baru kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya yakni serahkan apparsial untuk melakukan penilaian,” ujarnya.
Kemudian setelah apparsial atau tim penilai pertanahan itu menilai seluruh jalan sesuai dengan data dari BPN. “Selanjutnya kita akan umumkan kembali hasil itu ke masyarakat. Siapa yang punya dengan luasnya berapa dan berapa dapat ganti ruginya. Itu semua yang nilai dari apparsial,” tandas Jhon.
