SENTANI – Waktu pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI tahun 2022 yang kian mendekat, membuat panitia penyelenggara baik panitia nasional maupun lokal meningkatkan intensitas pertemuan di internal panitia itu sendiri tetapi juga dengan pihak lain.
Semua jenis pertemuan yang di lakukan oleh panitia tersebut adalah bertujuan untuk mengsinkronkan pendapat, menyiapkan agenda, kegiatan, dan lainnya yang akan dilakukan selama kongres itu berlangsung selama kurang lebih satu minggu itu.
Dalam rangkah itulah, maka Panitia Nasional maupun Panitia Lokal KMAN VI tahun 2022 menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nasional (Forum-LKN) Papua di Sunni Garden Lake Hotel & Resto Sentani, kemarin.
Usai pertemuan, Sekjen Forkom-LKN Papua, H. Junaedi Rahim kepada wartawan mengatakan, pihaknya diundang oleh panitia untuk hadir pada pertemuan tersebut, di undang sebagai forum untuk ikut mendukung dan berpartisipasi pada KMAN VI 2022.
“Yang tadi dibicarakan adalah porsi kita yaitu mengisi budaya nusantara, kita mengisi budaya mulai dari kirab, kemudian di setiap sesi itukan ada serasehan juga ada festival budaya, disitulah kita akan mengisi atau berpartisipasi,” ujar Sekjen Forkom-LKN Papua.
Dikatakan, pihaknya juga turut prihatin setelah mendengar dari panita, bahwa rupanya ada kekurangan pendanaan. Tetapi bagi Forkom itu bukan masalah, karena pihaknya sudah komitmen bersama semua kerukunan untuk ikut mendukung KMAN VI, sebab kongres ini juga menjadi hajatan dari semua kerukunan mulai dari Papua sampai Aceh.
“Kami dalam Forkom ada beberapa pengurus juga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), setelah mendengar keprihatinan tentang dana, maka kami akan menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua untuk mengingatkan agar dapat membantu kekurangan pendanaan yang dialami panitia,” tukasnya.
Sebab, lanjut Junaedi, KMAN VI 2022 ini bukan hanya mewakili Kabupaten Jayapura tetapi mewakili semua adat di Papua, berarti mewakili setiap pihak, baik pemerintah tetapi juga rakyat Papua. “Bayangkan jika ada salah satu delegasi yang tidak terlayani secara baik akibat keterbatasan dana, kan malu kita semua,” tandasnya
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan adalah ingin menggugah Pemerintah Provinsi Papua supaya turut membantu kekurangan itu, sekalipun disadari bahwa pembahasan APBD yang sedikit bermasalah, tapi bukan itu yang jadi masalah utama, pemerintah tentu punya cara untuk bisa membantu
