Jakarta – Negara hadir bagi masyarakat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) untuk membangun infrastruktur kelistrikan khususnya di kawasan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
Hal ini disampaikan Direktur Utama PLN yang diwakili oleh Direktur Distribusi, Adi Priyanto di acara Ngobrol Pagi (Ngopi) Seputar BUMN yang diselenggarakan di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Pemerataan akses kelistrikan penting segera dilakukan agar setiap masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya, Lodia, seorang ibu dari Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Lodia mengatakan, selama hidupnya, penerangan di rumah hanya mengandalkan minyak tanah. Dengan begitu, anak tidak dapat belajar pada malam hari karena penerangannya terbatas. Akhirnya, infrastruktur kelistrikan PLN masuk desa ini, pada 5 Agustus 2020, dan berhasil mengubah hidup masyarakat sekitar.
“Selama dua tahun ada perubahan, kami sangat bersyukur. Kami bisa masak tidak pakai kayu lagi, tinggal colok saya. Karena listrik masuk, saya juga bisa usaha kecil-kecilan,” ujarnya.
Sepanjang periode 2016-2022, pemerintah telah menyalurkan PMN sebesar Rp 45 triliun guna mendorong pemerataan pelayanan penyediaan akses ketenagalistrikan untuk seluruh rakyat Indonesia sebagai pengamalan dari energi yang berkeadilan.
Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto mengatakan kehadiran energi yang berkeadilan sebagai wujud nyata dari amanat sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan listrik. Untuk itulah PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara,” ujarnya.
Adi menjelaskan, dalam upaya menerangi pelosok negeri, PLN memerlukan PMN yang akan meningkatkan elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi. Ia mengatakan infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu Rp25 juta sampai Rp45 juta per pelanggan.
“Sementara untuk melistriki pelanggan di daerah non 3T investasinya hanya Rp 1-2 juta. Meski investasinya lebih tinggi berkali lipat tapi pemerintah melalui PLN berkomitmen untuk melistriki seluruh penjuru negeri,” ucapnya.
Pada 2022, PLN mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp 5 triliun yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat dan akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan di seluruh Indonesia.
“Pengembangan infrastruktur ketenagalistikan di lokasi 3T secara komersial tidak feasible, tetapi PLN tetap harus melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila,” tegasnya.
Adi menambahkan, untuk mempercepat target rasio elektrifikasi, PLN akan melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi pada tahun depan.
“Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” pungkasnya. (Red)
