Jayapura – Tidak semua masyarakat asli Papua mendukung koruptor. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Michael Marselinus Sineri.
Bahkan Michael Sineri mengecam keras tindakan oknum-oknum tertentu yang telah mencatut nama KNPI dalam aksi demonstrasi Save Gubernur Papua Lukas Enembe pada Selasa (20/9/2022) lalu.
Michael mengaku perlu meluruskan hal ini. “Sebab di luar sana persepsi masyarakat bahwa seluruh pemuda di Papua mendukung Gubernur Enembe yang seolah-olah sebagai korban kriminalisasi oleh KPK. Ini yang harus diviralkan dan tolong disampaikan ke seluruh rakyat di Indonesia bahwa tidak semua orang Papua mendukung koruptor karena korupsi adalah akar persoalan utama di Provinsi Papua,” ujarnya di Jayapura, Minggu (25/9/2022).
“Jadi tidak semua mendukung, ini yang harus diviralkan. Apalagi media-media mempublikasikan seolah-olah Papua seperti wow, padahal banyak orang Papua yang menderita yang mana mereka tinggal di pesisir dan lembah-lembah,” tegasnya.
Menurut Michael, KNPI dan Pemuda Papua sangat mendukung langkah-langkah KPK dalam menindak tegas oknum pejabat yang melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Saya berbicara ini atas nama KNPI dan juga Pemuda Papua. Jadi kami mendukung KPK dalam memberantaskan tindakan korupsi di Papua, itu yang paling penting,” ujarnya.
Michael juga membacakan 10 pernyataan sikap KNPI Papua dan Koalisi Pemuda Papua.
Pertama, mendukung negara dalam rangka pemberantasan korupsi di Tanah Papua.
Kedua, mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi organisasi KNPI Papua dalam aksi demo Save LE pada 20 September 2022.
Ketiga, meminta Kuasa Hukum Gubernur Papua untuk fokus pada subtansi masalah dengan tidak menggiring opini ke ranah publik.
Keempat, mendesak KPK memperjelas status hukum Gubernur Papua, jika tidak bersalah KPK wajib memulihkan nama baik.
Kelima, meminta Mendagri menonaktifkan Gubernur Papua apabila terbukti melakukan korupsi.
Keenam, mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat Paoua untuk menghalangi pemberantasan korupsi.
Ketujuh,.ndukung serta mendesak Menkopolhukam dan KPK untuk segara mengungkap 10 kasus korupsi besar di Tanah Papua salah satunya terkait dana Rp561 miliar di atas meja judi dalam pernyataannya di media.
Kedelapan, KPK, BPK RI dan PPATK untuk sampaikan hasil audit pengelolaan dana-dana pemerintah Papua dan juga dana PON 2020.
Kesembilan, menghimbau kepada seluruh pemuda di Tanah Papua agar tidak terhasut ajakan demi menentang Pemerintah Indonesia.
Kesepuluh, meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih menindak tegas kelompok-kelompok yang mengganggy kamtibmas di Tanah Papua.
