Sentani – Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dari Fraksi PDIP, Konstan Daimoye kepada awak media di Raung Sidang Dewan, Jumat (16/09) menegaskankan bahwa berdasarkan hasil Kunjungan Kerja (Kunker) yang ia lakukan ke sejumlah kampung di Distrik Waibu dan Distrik Ebungfau, ditemui kinerja pemerintahan kampung, baik pemerintah tetapi juga Bamuskam sangat rendah dan butuh perhatian.
Penegasan tersebut ia lakukan bukan saja atas kepentingannya sebagai anggota dewan, tetapi sesuangguhnya penegasakan tersebut ia kemukakan juga atas dasar pengalaman pribadinya yang pernah menjabata sebagai seorang kepala kampung di Kampung Yakonde, Distrik Waibu selama 5 periode, terhitung dari tahun 1992 hingga tahun 2018.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura ini tidak tanggung-tanggung membeberkan sejumlah contoh kasus guna memperjelas penegasannya, bahwa dari hasil kerja kunjungan Komisi C pihaknya menemukan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang keberadaan identik dengan DPRDnya kampung di 4 kampung pada Distrik Waibu tidak memiliki SK Bupati sebagai bentuk legalitas atau dasar hukum.
Dikatakan, kedudukan Bamuskan sejajar dengan kepala kampung dan kepala kampung tidak mengatur kepada Bamuskam. Dirinya, mempertanyakan dengan dasar apa anggota Bamuskam menerima honor. Bamuskam juga tidak menjalankan sidang Bamuskam, yang mana sesungguhnya sidang dilakukan minimal dua kali setiap tahun yakni, sidang penetapana RKPK dan APBK.
Menurutnya, kepala kampung sebagai pengguna anggaran kampung bukan fungsi bendahara untuk membelanjakan program-program kampung berdasarkan hasil Musrembang yang di dalamnya itu menyusun RKPK dan APBK, menggunakan uang dan tidak boleh belanja oleh kepala kampung.
“Namun saya tidak salahkan kepala kampung dan Bamuskam bersama aparatnya karena mereka dipilih oleh masyarakat kampung dari berbagai macam latar belakang, ada yang sudah mengenyam pendidikan ada sama sekali tidak,” tandas mantan Kepala Kampung Yakonde ini.
Sebagai solusi, harus ada kegiatan Bimtek atau pelatihan-pelatihan setiap tahun yang harus dilakukan dan diselenggarakan di tingkat kampung oleh kepala kampung dan dianggarakan dari dana kampung, tingkat distrik oleh kepala distrik dan dianggarakan dari anggaran distrik, sedangkan tingkat kabupaten oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)
“Saya sangat setuju dalam dokumen atas jawaban Bupati Jayapura terhadap laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jayapura atau evaluasi dalam rapat paripurna 3 hasil analais dan evaluasi terhadap kondisi kebijakan anggaran belanja daerah bagian c butir tujuh, dimana bupati menyampaikan atau mengamanatkan kepada dinas pemberdayaan dan pemerintahan masyarakat kampung segera melaksanakan kegiatan pemerintahan capaian kinerja seluruh pemerintah kampung dalam mengelola keuangan kampung berkinerja baik di APBD prubahan tahun 2022,” pungkasnya
Ditambahkan, pada hasil laporan Banggar DPRD point berikutnya menjelaskan, akan diberikan penghargaan berupa penambahan jumlah ADK kepada pemerintah kampung yang memiliki kinerja tinggi dalam mengelola keuangan kampung dan sebaliknya, harus mengurangi jumlah alokasi ADK kepada kampung kinerjanya rendah.
