Jayapura – Aksi demo terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tak hanya terjadi di Pulau Jawa, Sumatera dan Makassar, akan tetapi aksi penolakan kenaikam harga BBM itu juga terjadi di Papua.
Turut prihatin atas kondisi ini, sekumpulan Mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Bumi Cenderawasih ini juga melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke DPR Papua, Selasa, 6 September 2022, dimana sebelumnya mahasiswa dan OKP dari kelompok Cipayung melakukan aksi serupa.
Massa mahasiswa dari KAMMI, IMM, PMKRI dan GMKI Kota Jayapura yang telah melakukan orasi di halaman DPR Papua ini, kemudian diterima oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH, di ruang Banggar DPR Papua.
Pada kesempatan itu, mahasiswa ini menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi kembali terhadap kenaikan harga BBM, lantaran berdampak sangat besar terutama inflasi yang akan dirasakan oleh rakyat.
Selain itu, akan berdampak pula pada kenaikan transportasi dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya. Apalagi, masih dalam pandemi Covid-19 yang belum berakhir, sehingga akan menambah susah masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM, terutama bagi warga di Papua, termasuk pelaku UMKM.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH MH yang membidangi Perekonomian, kepada Pers mengatakan jika pihaknya menerima aspirasi tersebut.
“Ya, mereka meminta agar DPR Papua ikut mengawasi atau lakukan inpeksi mendadak atau Sidak ke pasar untuk memastikan dampak dari kenaikan BBM terhadap bahan kebutuhan pokok,” kata Mega Nikijuluw kepada Wartawan usai menemui pendemo itu.
Namun Politisi PDI Perjuangan ini berharap Satgas Pangan Provinsi Papua, termasuk didalamnya institusi Polri untuk bersama-sama turun mengecek ke lapangan terhadap harga dan para pelaku usaha yang nakal yang sudah melakukan penimbunan BBM atau bahan kebutuhan pokok agar ditindak dengan tegas.
“Jangan mereka menggunakan kesempatan dalam kondisi ini hingga membuat masyarakat yang jadi susah, disusahkan lagi ulah mereka. Sehingga para mahasiswa ini meminta DPR Papua untuk mengawal agar tidak ada kenaikan harga bahan kebutuhan secara tidak wajar paska kenaikan BBM,” tandas Mega sapaan akrab Srikandi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Mega mengingatkan, kepada para pedagang nakal agar tidak menaikan harga seenaknya. Meski, dengan kenaikan BBM itu, pasti akan berdampak juga terhadap harga bahan kebutuhan.
Untuk itu. Mega juga meminta Tim Pengendali Inflai Daerah (TPID) Provinsi Papua untuk turun mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan BBM, dengan melakukan pasar murah atau operasi pasar.
“Dalam waktu dekat ini, kami akan turun sidak untuk mengecek langsung ketersediaan dan harga kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar,” ujar Mega.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR menambahkan, jika kenaikan BBM itu, pasti akan berdampak pula terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan dan terjadi inflasi.
“Kalau yang lalu, memang ada kelangkaan minyak goreng. Namun, hanya komoditi itu saja yang naik harganya. Tapi, kalau BBM naik, pasti akan naik harga bahan kebutuhan, akibat kenaikan biaya produksi,” jelasnya
Kendati demikian kata Politisi Partai Demokrat itu, meski Mendagri meminta kepada kepala daerah untuk mengendalikan inflasi pasca terjadinya kenaikan BBM, namun tidak bisa dihindari kenaikan harga, karena mekanisme pasar akan naik.
“Kita ikut prehatin dan tidak bisa berbuat banyak, sehingga kita menghimbau kepada pelaku usaha agar tidak menaikan harga berlebihan,” tekannya.
Tak hanya itu, Mustakim juga meminta kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM yang ada, apalagi dari informasi 14 hari ke depan stok BBM di Papua aman, namun kenyataannya di sejumlah SPBU terjadi antrian berkepanjangan.
“Ini ada apalagi, BBM sudah naik. Lepas saja dipasaran supaya tidak ada antrian. Jangan sampai kejadian itu berdampak dua kali kenaikan harga barang, karena susahnya mendapatkan BBM. Nah, itu yang harus kita hindari,” tandas Mustakim
Oleh karena itu Mustakim menambahkan, Pertamina harus jujur kepada publik. Ada apalagi ini? Kalau Pertamina berdalih bahwa ada spekulasi para sopir truk akan diisi, itu tidak mungkin.
“Jika ada, kan bisa dipidana. Jadi, jangan berspekulasi. Pertamina jangan asal ngomong, harus transparan terkait hal ini kepada publik,” tandas Mustakim
(Tiara).
