Jayapura – Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin berharap pengurus MIPI Papua dapat mengembangkan organisasi tersebut.
‘’Harapan kami pengurus bisa mengembangkan dengan membuka unit di setiap kampus atau perguruan tinggi selain di kewilayahan, Jadi ada pengurus MIPI di setiap kampus,’’ kata Bahtiar usai melantik pengurus MIPI Papua periode 2022-2026, di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (6/8/2022).
Bahtiar menyebutkan bahwa basis utama organisasi tersebut adalah kampus karena adanya budaya menulis.
Menurutnya, MIPI merupakan organisasi besar yang bergerak sesuai dengan tujuan visi misi maupun program yang telah dibuat.
‘’Tugas kita adalah membangkitkan organisasi ini yang telah banyak melahirkan pemimpin seperti bupati, walikota dan menteri,’’ ucapnya.
Diapun mengingatkan kepada pengurus MIPI Papua bahwa dengan hadirnya tiga daerah otonomi baru (DOB), ada banyak hal yang harus dilakukan.
‘’Ini sebuah tantangan, tetapi MIPI bisa membantu memberikan dukungan pemikiran alternative terkait kemajuan percepatan pembangunan di wilayah Papua. Kami di pusat tidak membiarkan MIPI Papua sendiri, tugas kami adalah melayani kepentingan dan kebutuhan organisasi tersebut di daerah,’’ ujar Bahtiar.
Ketua umum MIPI Papua yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap bermitra dengan pemerintah daerah.
‘’Salah satu tugas kita bermitra dengan pemerintah dan berdiskusi, kemudian melahrkan gagasan yang konstruktif, dan ikut serta dalam pembangunan Papua,’’ ucap Musa’ad.
Musa’ad juga berharap jajarannya di organisasi tersebut turut berkontribusi bagi pembangunan Papua lantaran MIPI merupakan organisasi masyarakat yang kuat dan potensial.
Gubernur Papua diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua, M.Ridwan Rumasukun mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik kehadiran organisasi tersebut lantaran MIPI merupakan kolaborasi dari semua stakeholder bukan hanya terdiri dari ASN Pemerintah daerah, tetapi juga dari akademisi dan professional.
‘’Diharapkan dengan adanya MIPI dapat membantu pemerintah sejalan dengan tugas pemerintah Provinsi Papua dalam membina dan membimbing kehadiran tiga provinsi baru dalam hal penyelenggaraan pemerintahaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota,’’ ucap Gubernur.
MIPI adalah organisasi dibentuk pada tanggal 22 Oktober 1991 di Jakarta merupakan wadah bagi keluarga besar llmu Pemerintahan, baik bagi mereka yang berprofesi sebagai ilmuwan pada Perguruan Tinggi maupun para pemerhati dan praktisi yang terdapat pada Birokrasi Pemerintahan. (Sari)
