Jayapura,- Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR dalam lawatannya ke Provinsi Papua, berkesempatan menyerap aspirasi dari Pemprov Papua beserta jajarannya dan instansi terkait.
Tim Kunker Komisi IX DPR RI yang diketuai, Emanuel Melkiades Laka Lena, pihaknya ingin menyerap berbagai aspirasi menyangkut isu penting di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan di Papua.
Seperti pada bidang aspek kesehatan, soal penanganan pandemi COVID-19, termasuk penyakit malaria, juga tantangan terkait kebutuhan tenaga kesehatan dan dokter,” jelasnya.
Lanjutnya, pertemuan itu juga menyerap aspirasi soal tantangan dan penanganan masalah stunting yang butuh sinergitas dari pusat sampai tingkat daerah.
“Banyak potensi yang bisa dilakukan untuk menangan stunting di Papua tapi semua tergantung bagaimana kita bisa menggerakannya secara sinergis dengan semua kekuatan kita,” bebernya.
Disamping itu, pihaknya juga mencatat isu ketenagakerajaan di Papua, terkait kebutuhan dan prospek tenaga kerja yang begitu bagus.
“Termasuk tadi ada permintaan pelatihan melalui BLK. Saya pikir ini bagus dan tadi pun telah direspon oleh intansi teknis terkait,” bebernya.
Emanuel menilai pertemuan ini sangat baik dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI sangat serius memberikan catatan dan merespon berbagai isu penting tersebut.
“Tentunya masukan-masukan bagi kami ini sangat bermanfaat untuk mendukung kinera Komisi IX DPR RI,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Papua Ridwan Rumasukun meminta Komisi IX DPR RI bersama mitra terkait di Jakarta untuk membicarakan anggaran yang terkait dengan bidang kesehatan, khususnya dana otsus untuk Papua.
Sebab, keputusan pemerintah pusat mentransfer dana otsus langsung ke kabupaten/kota, membuat program Kartu Papua Sehat (KPS) tidak bisa berjalan baik.
“KPS di Papua sudah berjalan sejak tahun 2014, tetapi saat ini anggarannya di kirim langsung ke kabupaten/kota, padahal, KPS ini sangat membantu masyarakat asli Papua, apalagi KPS itu digunakan untuk pelayanan rawat inap kelas III di seluruh rumah sakit dan klinik-klinik milik organisasi keagamaan di pedalaman Papua. Dana itu digunakan bagi pelayanan pasien yang dirujuk ke rumah sakit di luar Papua seperti di Jakarta, Surabaya dan Makassar,” ujarnya.
Sekda berharap, Komisi IX DPR RI bisa membantu pemerintah Provinsi Papua membahas masalah dengan kementerian kesehatan dan mitra terkait lainnya. Sebab, program ini diluncurkan oleh Gubernur Lukas Enembe agar warga bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.
