Jayapura – Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH, MH kembali menyoroti wacana pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua yang kini tengah digenjot oleh pemerintah pusat, mendapat penolakan keras dari rakyat Papua. Bahkan aksi penolakan itu telah terjadi di sejumlah daerah yang tak ingin menerima pemekaran itu.
“Ini kami lihat kesalahan dari pemerintah pusat, pertama adalah setiap ada regulasi atau perubahan yang terjadi, harus belajar dari lahirnya UU Otsus dulu. Dimana sebelum lahirnya Otsus tahun 2001 bagaimana pemerintah bekerjasama dengan Uncen dalam membentuk tim turun ke kabupaten/kota untuk sosialisasi, meski mereka diancam dan diintimidasi, namun mereka tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ada solusi sehingga dan rakyat pun bisa menerima itu,” kata Yunus Wonda kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Rabu, 22 Juni 2022.
Selain itu, Politikus Partai Demokrat itu, mengatakan, jadi kondisi yang sama juga terjadi ketika bicara pemekaran provinsi di Papua, itu sama sekali tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun DPR RI kepada masyarakat.
“Tapi muncul tiba – tiba bahwa akan ada pemekaran. Ini membuat rakyat Papua tidak bisa menerima hal itu,” ucapnya.
Apalagi tandas Yunus Wonda, di Papua ini ada manusia. Jadi, jangan dianggap bahwa di Papua itu tidak ada manusia. Sementara kebijakan seakan-akan dibuat apa yang dimau pusat. Namun, melihat hari ini, ada penolakan pemekaran dari rakyat Papua. Harusnya ini menjadi salah satu ukuran yang harus menjadi perbincangan di tingkat kementerian, pusat dan DPR RI.
“Kenapa rakyat Papua ada penolakan, sedangkan disisi lain kami terus maju dengan pemekaran. Nah, ini harus jeda yang harus dilihat kembali. Rakyat yang mau melaksanakan saja menolak? Bagaimana kita harus memaksakan pemekaran itu, masyarakat dipaksa harus menerima. Tapi disini kita bicara bukan terima pemekaran atau tidak terima pemekaran. Persoalan hari ini, sosialisasi yang tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat akhirnya muncul penolakan di sana-sini, bahkan demontrasi hingga rakyat menjadi korban bahkan ada yang meninggal dunia dan cucuran darah dan air mata,” ujar Wonda.
Untuk itu. Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua ini berharap pemerintah juga harus bisa melihat permasalahan di Papua ini. Sebab, pembahasan – pembahasan pemekaran itu sedang terjadi di pusat dan Komisi II DPR RI, namun tidak ada sedikitpun melihat bahwa ada demo – demo yang dilakukan rakyat Papua.
“Bagaimana kita harus melakukan pembicaraan ditingkat lebih tinggi untuk berbicara tentang persetujuan DOB, sementara rakyat Papua melakukan demo sana sini yang artinya pada menolak. Bahkan nyawa jadi taruhan. Makanya ini harus jadi referensi sebelum mengambil kebijakan dan keputusan,” tekannya.
Terkait dengan itu, Yunus Wonda menilai sepertinya memang pusat memaksakan harus rakyat Papua menerima pemekaran. Kemarin, UU Otsus yang berakhir dan keputusan rakyat Papua menolak, namun rakyat Papua dipaksa harus menerima.
“Nah, ini sama dalam masalah pemekaran provinsi di Papua yang terjadi saat ini,” cetusnya.
Padahal, lanjut legislator Papua itu, UU Otsus yang berlaku saat ini, sebenarnya hanya covernya saja, tapi isinya tidak ada lagi kekhususan bagi Papua. Lebih bagus gunakan UU Nomor 23 saja, seperti provinsi lain di Indonesia. Karena, tidak ada yang spesial atau kekhususan di Papua.
Bahkan Yunus Wonda tekankan, uang bukan ukuran untuk Papua, karena uang bagian dari alat komunikasi saja sebenarnya. Persoalan Papua itu bukan bicara uang, tapi harus dilihat dari semua aspek, terutama pemekaran ini hampir sebagian besar kabupaten/kota di Papua menolaknya dan sebagian menerima.
“Ya, kita harus jujur, pertama kami lihat pemerintah pusat tidak sosialisasi. Kedua, pemerintah resmi yang ada di Provinsi Papua, baik Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP tidak pernah dilibatkan, baik bicara Otsus maupun pemekaran ini,” ungkapnya.
Padahal, kata Yunus Wonda, orang Papua yang merasakan, melihat dan mengetahu kondisi Papua, namun sama sekali tidak dilibatkan, bahkan seolah-olah langsung diambil alih oleh pusat.
“Saya pikir ini cara-cara yang kita sendiri buat regulasi, tapi kita sendiri yang melanggar atau merubah aturan yang dibuat. Pusat merubah aturan yang dibuat sendiri hari ini, termasuk pemekaran. Jadi, hari ini kalau selama ini saya dianggap orang yang cukup vokal bicara menolak pemekaran. Saya tidak bicara penolakan pemekaran, tapi saya bicara generasi orang Papua dalam 20 tahun ke depan seperti apa?,” jelasnya.
Bahkan menurut Yunus Wonda, jika terjadi pemekaran 3 provinsi baru di Papua, padahal jumlah orang asli Papua hanya 2,6 juta saja, maka berarti 1 provinsi nanti hanya ada 800 ribu saja orang Papua. Yunus khawatir pasti orang Papua akan punah diatas tanah mereka.
Terkait perrnyataan Mendagri bahwa pemekaran untuk sejahterakan Orang Papua, Yunus Wonda meminta untuk berkaca pada Provinsi Papua Barat.
“Saya mau tanya apakah Papua Barat sudah sejahtera? Pemekaran bukan ukuran Orang Papua akan sejahtera. Kalau bicara kesejahteraan orang Papua, harus maju dan Papua harus menjadi provinsi yang aman dan nyaman. Jadi yang harus dibicarakan bagaimana Papua itu aman dulu,” tegas Yunus Wonda.
Padahal kenyataannya, cetus Yunus Wonda, hari ini masih terjadi penembakan, masih ada pembunuhan dan masih banyak darah dan air mata orang Papua. Orang Papua masih menangis, masih ada pertumpahan darah, masih ada penembakan. Bukan saja yang korban masyarakat sipil, tapi juga anggota TNI dan Polri, pihak lain juga korban, tapi semua orang jadi korban akibat konflik ini. Bahkan, kini ada ribuan anak yatim piatu, banyak janda dan duda, bukan saja masyarakat Papua saja, tapi non Papua juga jadi korban.
Mestinya, ujar Yunus Wonda, pemerintah harus fokus agar Papua aman terlebih dahulu. Jika Papua aman, baru bicara pembangunan. Mau dibuat 100 pemekaran, tapi jika Papua tidak aman, maka semua akan sia-sia.
“Ciptakan kondisi di Papua aman dan nyaman dulu. Kenapa Aceh bisa aman, tapi Papua tidak bisa aman dari tahun 1960-an sampai hari ini. Dimana kehadiran negara hari ini? Kami adalah orang Papua suku yang kecil dan ras yang kecil ada di dalam negara ini. Harusnya negara memberikan proteksi dan perlindungan kepada orang Papua,” tandasnya.
Oleh karena itu, Yunus Wonda beharap pemerintah pusat harus selesaikan masalah Papua dengan menciptakan aman dan nyaman terlebih dahulu. Semua orang yang hidup diatas tanah ini harus merasa aman dan nyaman dulu, baru bicara pembangunan.
Bahkan, jika Papua sudah aman, tidak perlu beberapa provinsi, tapi cukup 1 provinsi saja jika Papua aman dan nyaman, maka pembangunan dimana-mana akan kelihatan.
“Tapi sekarang siapa yang melakukan pembangunan, sementara investor tidak akan masuk ke Papua, selama Papua tidak nyaman. Hari ini harus berpikir bagaimana Papua aman dan nyaman dulu, supaya investor bisa masuk ke Papua dan pembangunan bisa dilakukan di berbagai daerah,” tuturnya.
Untuk itu, kata Yunus Wonda, jika pemerintah pusat mau Papua maju, maka harus membuat industri-industri besar di Papua agar menyerap banyak tenaga kerja terutama orang asli Papua, karena ada ribuan anak Papua yang sudah lulus kuliah, namun menganggur diatas tanah mereka.
“Seperti kita harap Smelter dibangun di Papua, namun ternyata dibangun di luar Papua, terus dimana kita mau bicara kesejahteraan orang Papua? Tidak akan pernah terjadi itu, selama Papua tidak dibangun industri-industri berskala besar agar perekonomian bisa tumbuh,” kata Wonda.
Yunus Wonda menambahkan, jika pemekaran terjadi agar DPR diisi anak-anak Papua, gubernur anak-anak Papua, bupati anak-anak Papua,
“Itu tidak akan merubah Papua. Sebab, yang bisa merubah Papua adalah Orang Papua sendiri ketika perekonomian mereka terangkat,”pungkasnya.(Tiara).
