Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi ke-3 tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan ini diserahkan pada acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (2/6) lalu.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua, Setiyo Wahyudi menyatakan penghargaan itu tentunya akan semakin memacu peningkatan PAD Papua di tahun anggaran 2022 ini.
“Kami kemarin mendapat penghargaan realisasi PAD tertinggi. Dengan penilaian ini diharapkan jadi penyemangat dalam rangka meningkatkan PAD Papua di tahun ini,” kata Wahyudi kepada wartawan di Jayapura, Rabu (8/6/2022).
Ia mengungkapkan, realisasi PAD Papua pada tahun anggaran 2021 mencapai Rp 2,139 triliun dari target sebesar Rp 1,977 triliun. “Jika dibandingkan realiasi PAD 2020, ada kenaikan yang cukup besar sekitar 70 persen,” tambahnya.
Menurutnya, kontribusi terbesar peningkatan PAD Papua di tahun anggaran 2021 itu berasal dari Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia.
“Memang PAP ada kontribusinya karena itu setoran dari PTFI yang tahap kedua. Tapi seluruhnya turut memberikan kontribusi bagi peningkatan realsiasi PAD Papua,” tutur dia.
Wahyudi optimis, realisasi PAD Papua di tahun anggara 2022 ini akan mencapai bahkan melewati target yang dibebankan yakni senilai Rp 1,312 triliun.
“Apalagi saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Papua sudah membaik sehingga diharapkan ada tambahan nilai di tahun ini,” ucapnya.
Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhamad Tito Karnavian menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan guna evaluasi masalah keuangan daerah. Saat ini ekonomi sudah membaik, pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2021 ini menigkat dari tahun 2020.
“Saya berterimakasih banyak untuk seluruh pengelola keuangan khususnya pada saat pandemi Covid-19 karena kerja penanganan dapat kita atasi dengan cukup baik. Ini berkat kerja sama kita semua baik pusat, daerah maupun stakeholder yang ada,” ujar Mendagri.
Adapun pemerintah kota penerima penghargaan realisasi APBD tertinggi tahun 2021 dalam kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi di antaranya Kota Blitar, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Batu, dan Kota Tanjung Pinang.
Untuk kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Kotamobagu, Kota Banjar, dan Kota Blitar. Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi diberikan kepada Kota Blitar, Kota Tomohon, Kota Denpasar, Kota Tangerang, dan Kota Bukit Tinggi.
Sementara penghargaan terhadap pemerintah kabupaten kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi diberikan kepada Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Ketegori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi diberikan kepada Kabupaten Bangli, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Morotai, dan Kabupaten Intan Jaya.
Selanjutnya, penghargaan terhadap pemerintah provinsi atas Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi diberikan kepada Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Bengkulu.
Sementara untuk kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau.
Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua, dan Provinsi Jawa Barat.