Pro kontra dalam era demokrasi adalah hal yang wajar, karena undang-undang memberika jaminan itu. Namun dalam era demokrasi ada rambu- rambu yang harus kita taati sebagai warga negara yang baik.
Situasi dan kondisi Papua saat ini, hari demi hari suhu skala politik semakin tinggi, kita semua baik itu Orang Asli Papua, Non Papua, kita harus tetap menjaga agar situasi kondisi Papua tetap terkendali, kita semua terus memberikan jaminan keamanan, kenyamanan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita.
Walaupun situasi politik Papua, terkait pemekaran provinsi menjadi isu yang sangat sensitif hari ini, pro kontra tentang pemekaran adalah hal biasa, tapi hal itu tidak boleh membuat sesama orang Papua terpecah belah.
Pilihan kita boleh berbeda, tapi tujuan kita untuk membangun papua tetap sama. Pusat perlu kehati-hatian dalam memutuskan tentang pemekaran provinsi, hari ini kita semua orang asli Papua, non Papua ingin hidup aman dan nyaman.
Untuk itu, pemerintah pusat dan DPR RI perlu kehati-hatian dalam memutuskan tentang pemekaran, melihat dinamika di papua, reaksi penolakan pemekaran terus terjadi di sebagian besar wilaya di Papua, kenapa pemerintah dan DPR RI sangat ngotot untuk mendorong pemekaran provinsi, jika alasan kita adalah untuk mendorong agar terjadi pemerataan pembangunan di wilaya Papua, sangat setuju, tapi apakah mayarakat Papua menerima pemekaran?
Karena persoalan pemekaran Papua, masyarakat Papua tidak pernah di libatkan dari awal, harusnya pemerintah pusat lakukan sosialisasi terkebih dahulu kepada masyarakat Papua.
Kami melihat ini suatu kesalahan besar yang di lakukan oleh pemerintah. Ini sama halnya dengan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang mana perubahan tersebut tanpa melibatkan masyarakat Papua melalui MPR dan DPRP.
Pemerintah pusat jangan selalu arogan dalam memutuskn semua kebijakan-kebijakn tentang kehidupan orang asli Papua. Papua bukan tanpa penghuni, Papua bukan tanpa ada pemerintahan, instasi, lembaga lembaga pemerinta, ajak orang Papua untuk berbicara.
Apapun bagusnya kebijakan pemerintah untuk membangun Papua, jika selama tidak melibatkan masyarakat Papua, sama seperti kita buang garam di air laut, karena itu bukan maunya orang Papua, bukan keinginan masyarakat Papua, terbukti hari ini otsus jilid pertama 20 tahun, semua masyarakat Papua 90 persen mengatakan otsus gagal. Karena itu bukan keinginan rakyat Papua.
Belajar dari itu, harusnya pemerintah pusat lakukan evalusi secara berkala, agar di kemudian hari semua kebijakn pemerintah pusat untuk Papua benar-benar di rasahkan dan dinikmati oleh masyarakat Papua.
Pemekaran bukan hanya masalah pembagunan, tetap perlindungan terhadap kehidupan orang asli Papua harus menjadi pertimbagan khusus. Dengan terjadi pemekaran sudah pasti masyarakat asli Papua akan tersisi, termarjinalkan diatas tanah mereka sendiri, kalau ada elit politik Papua yang mengatakan pemekaran provinsi akan mendatangkan kemajuan, kesejaktraan, apa barometernya, apa kajiannya.
Kemajuan pembangunan ya, tapi untuk kesejatraan orang Papua, saudara-saudara perlu kajian yang benar. Hari ini kita lihat mana kabupaten/kota yang sudah buat orang asli Papua sejahtra? Jangan sampai kita menutup kegagalan kita selama kita menjabat di kabupaten/kota dengan mengarahkan pikiran rakyat dengan pemekaran provinsi.
Saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada Bupati Biak yang benar benar bekerja mengali potensi yang ada di biak, mengakat pertumbuhan ekonomi rakyat, dengan menghentikan pengiriman telur, ayam, jahe, dan lainnya yang masuk dari luar Papua, dan menutupi kebutuahan itu dengan menyiapkn potensi yang ada di biak dengan melibatkan masyarakat Biak, mungkin hari ini belum kelihatan hasilnya tapi saya yakin suatu saat Biak akan menjadi pusat pendistribusian ke kabupaten kota di Papua, bahkan di luar Papua dan di luar Indonesia.
Itu baru kita punya suatu mimpi yang akan nyata untuk buat masyarakat Papua menikmati yang namanya KESEJAKTRAAN, karena itu adalah terobosan berani, langkah berani yang di lakukn oleh seorang Bupati Biak.
Saran kami kepada pemerintah pusat dan DPR RI, saat ini bukan pemekaran yang menjadi prioritas, tapi begimana kita menyelesaikan kondisi keamanan di Papua, letupan senjata terus terjadi, korban terus terjadi, kontak senjata antara OPM dan TNI/POLRI terus terjadi, masyarakat sipil, anggota TNI/POLRI terus terjadi korban. Jaminan kemanan yang harus menjadi atensi kita. bagimana kita mau bangun Papua kalau kondisi keamanan tidak kondusif.
Jangan kita berfikir dengan adanya pemekaran, kita bisa bagun Polda-Polda, Kodam-Kodam, penambahan pasukan, dengan demikian, pergerakan OPM di wilayah penggunungan tidak bisa bergerak lagi, itu pemahaman yang salah, harus kita ingat sebuah idiologi tidak bisa di padamkan dengan sebuah pembangunan fisik maupun non fisik, uang, jabatan, karena idiologi akan bertumbuh bersamaan dengan lahirnya jumlah penduduk asli setempat.
Semua langkah langkah ini, perlu ada evaluasi oleh pemerintah pusat, dengan melibatakan pemerintah daerah, DPRP, MRP agar ke depan kita bisa dapat membangun Papua, memberikan harapan hidup bagi masyarakat Papua dalam negara ini.
Papua tidak membutuhan biaya yang besar, tetapi membangun dengan HATI, berbuat dengan HATI, lakukan dengan HATI sentuhan dengan HATI.
Penulis: Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH
