Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional untuk mendukung terwujudnya birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024.
Untuk mengakomodasi hal itu, Pemprov Papua menggelar Pelatihan Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Senin (23/5/2022).
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur mengatakan, hasil capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menunjukan perlu adanya perbaikan yang berkesinambungan, khususnya dalam membangun ASN yang profesional untuk menudukung terwujudnya birokrasi berkelas dunia di 2024 nanti.
Ia menjelaskan, perbaikan yang dimaksud tidak hanya pada arsitektur Human Capital yang dapat mengakselerasi transoformasi ASN di Papua, tetap juga perubahan pola pikir dan kepemimpinan ASN baik dari tingkat JPT maupun JFAK.
“Sasaran utama perbaikan ini di antaranya dengan melakukan upaya perubahan mindset dan cara kerja yang lebih profesional berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik dan perbaikan tata kelola kelembagaan termasuk transformasi digital,” bebernya.
Selain itu, perlu melakukan regulasi kebijakan peningkatan profesionalitas SDM dan efektifitas pengawasan internal. “Melalui perbaikan sasaran utama ini diharapkan akan memberi dampak pada penilaian dan kualitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua,” ujarnya.
Disisi lain, ia menyatakan bahwa proses pembangunan di Papua ini diperlukan penugasan khusus pada SDM aparatur yang tersedia dan dapat disalurkan bakat dan talentanya dengan pembagian tugas dan beban kerja fungsional dan profesional.
“Untuk mengatasi masalah proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua, Pemprov Papua melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompetensi ini,” tambahnya.
Melalui kegiatan, Gubernur mengharapkan adanya peningkatkan kemampuan dan wawasan dari para peserta yaitu Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten Setda dan para Analis Kebijakan untuk selalu siap bekerja dan melaksanakan tugasnya secara sistematis, terorganisir dan bertanggungjawab secara profesional.
“Hasil dari kegiatan ini diharapkan akan memberi tambahan kompetensi bagi ASN dan menjadi birokrasi yang bersih, efektif, profesional dan melayani,” imbuhnya.
