Jayapura : DPR Papua memastikan bahwa dana untuk beasiswa bagi mahasiswa Papua yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri telah tersedia.
Untuk itu, DPR Papua meminta kepada Pemprov Papua untuk segera membayar seluruh beasiswa mahasiswa Papua yang ada di dalam negeri maupun luar negeri paling lambat pada akhir bulan Mei 2022, sudah harus terbayar semua dengan tuntas.
“DPR Papua jamin uangnya 100 persen. Oleh karena itu, dalam rapat ini kami putuskan dan telah meminta kepada pihak eksekutif untuk harus dibayarkan paling lambat akhir bulan ini sudah harus selesai semua. 100 persen harus dibayarkan, tidak boleh ada yang tidak, beasiswa bagi mahasiswa di luar negeri dan dalam negeri harus diselesaikan secara tuntas,” tegas Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE kepada sejumlah Wartawan, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR Papua bersama Sekda Papua, Dinas ESDM, Bappeda, BPKAD dan Dinas Pendidikan di Hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, Kamis, 11 Mei 2022.
Apalagi kata Jhony Banua Rouw (JBR), DPR Papua dalam pembahasan APBD tahun 2022 telah mengusulkan dan menetapkan uang untuk beasiswa mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri dan telah disetujui dengan sumber dari dana cadangan atau dana abadi Pemprov Papua yang ada di Bank Papua sebesar Rp 300 miliar.
Jhony pun mengakui, jika pihaknya juga mengikuti perkembangan pemberitaan bahwa seolah-olah tidak ada anggaran untuk beasiswa mahasiswa Papua itu, termasuk dana Otsus terlambat ditransfer pemerintah pusat.
Padahal ungkap Politisi Partai Nasdem itu, jika pembayaran beasiswa mahasiswa Papua itu tidak terpengaruh dengan dana Otsus. Sebab, dari anggaran sebesar Rp 380 miliar itu, hanya Rp 80 miliar yang menggunakan dana Otsus, sedangkan anggaran Rp 300 miliar adalah menggunana dana cadangan atau dana abadi yang ada di Papua.
“Dana itu ada di Papua. Kenapa pihak eksekutif tidak membayarkan itu? Sedangkan, uangnya ada. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungan penunggakan pembayaran beasiswa karena transfer dana Otsus yang terlambat,” tegas JBR.
Terkait dengan adanya kekurangan dana beasiswa mahasiswa Papua sebesar Rp 185 miliar untuk tahun 2022 ini, sebagai Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menegaskan bahwa siap membayar itu.
“Uang kita masih sangat cukup dan paling gampang adalah uang itu diambil dari dana operasional Wakil Gubernur Papua yang tidak dipakai. Itu sangat cukup dan tidak usah khawatir,” bebernya.
Oleh karena itu, Jhony mengimbau kepada para mahasiswa dan orang tua mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri yang tengah menempuh pendidikan agar belajar dengan tenang, karena DPR Papua menjamin untuk membayarkan beasiswa itu.
“Itu kewajiban daerah untuk menyelesaikan itu. Tidak ada lagi yang bilang bahwa kami tidak ada uang. Saya menjamin bahwa Pemprov Papua uangnya cukup. Kalau hanya Rp 185 miliar masih kecil, karena dana operasional masih sisa banyak untuk biayai itu,” tandasnya.
Soal pemulangan 142 mahasiswa Papua dari luar negeri, Jhony Banua Rouw menegaskan hal itu murni karena masa kontrak studi mereka sudah berakhir sesuai penilaian BPSDM dan kampus tempat mereka studi.
“Kita tidak bisa terus perpanjang mereka. Karena ada adek-adek kita yang lain untuk diberi kesempatan, harus dipahami itu. Tidak boleh mereka egois mempertahankan, namun adek-adek yang lain harus dapat peluang itu. Ya, kalau mau dibiayai ya sekolah yang baik sampai selesai,” ucapnya.
Untuk itu, kepada 142 mahasiswa yang dipulangkan itu, kata Jhony, pihaknya akan mencari solusi dengan meminta pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan agar diberi kemudahan untuk studinya bisa diselesaikan di dalam negeri dan biayainya lebih kecil.
“Apalagi biaya hidup mahasiswa Papua di luar negeri itu sebulannya Rp 18 juta. Di Amerika biaya hidup dan biaya kuliah bisa mencapai Rp 800 juta – Rp 1 miliar per mahasiwa dalam setahun. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa itu uang tidak kecil dan uang rakyat yang dipakai, sehingga harus kuliah dengan baik, jika mereka kuliah 6 tahun ya bisa Rp 6 miliar, tapi malah ada yang kuliah sampai 10 tahun tidak selesai – selesai,” ujar Jhony.
Untuk itu Jhony Banua Rouw menegaskan, jangan lagi membuat opini bahwa BPSDM yang tidak mengurus mereka dengan baik.
“Jika mereka tidak bisa menyelesaikan studi sesuai kontrak beasiswa, mestinya harus dipulangkan dan dicarikan solusinya untuk kuliah di dalam negeri dengan biaya lebih murah,” pungkasnya. (Tiara).
