Jakarta – Meski tengah menghadapi lonjakan komoditas global dan disrupsi rantai pasok dunia akibat krisis geopolitik antara Ukraina dan Rusia, tingkat inflasi Indonesia sampai saat ini masih terjaga, yakni sebesar 2,64 persen (yoy) pada Maret 2022.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, tingkat inflasi didorong oleh gejolak harga komoditas global, peningkatan kebutuhan pangan strategis pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, serta penyesuaian harga BBM dan LPG non subsidi.
Menghadapai potensi lonjakan inflasi ke depan, kata Edy, pemerintah menyiapkan skenario penguatan bantalan sosial bagi masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif dari kenaikan harga.
“Selain melanjutkan berbagai skema bantuan sosial, pemerintah juga terus mempertahankan subsidi listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain, seperti pupuk, kedelai, dan minyak goreng,” jelas Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (19/4).
“Artinya subsidi pemerintah naik dan beban anggaran juga bertambah, tapi ini dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat membeli kebutuha pokok,” sambungnya.
Edy mengungkapkan, sebelumnya pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT dana desa, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menurutnya, berbagai skema bansos ini, dapat meminimalkan dampak negatif kenaikan harga dan mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, sejumlah pakar ekonomi memprediksi akan terjadi lonjakan inflasi dalam beberapa waktu ke depan, menyusul kenaikan harga pangan, BBM Pertamax, dan tarif PPN menjadi 11 persen. Lonjakan inflasi disinyalir akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena berpengaruh pada daya beli masyarakat. Terlebih selama ini perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
