Cirebon – Kantor Staf Presiden (KSP) aktif mengawal upaya perbaikan ekosistem mangrove, akses jalan yang rusak dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi di kawasan Tambak Garam Rakyat di Desa Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Jawa Barat.
Upaya perbaikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat petani garam yang disampaikan langsung dalam dialog bersama Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko yang berkunjung ke Desa Rawaurip pada 8 Oktober 2021 lalu.
“KSP tidak hanya menampung keluhan dan aspirasi masyarakat, tapi kami juga melakukan upaya debottlenecking semua permasalahan yang menghambat kepentingan nasional. Apa yang menjadi keluhan masyarakat petani garam menjadi perhatian pemerintah,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat melakukan kunjungan ke Desa Rawaurip, Kamis (7/4).
Dalam kunjungan tersebut, KSP bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat meninjau langsung kondisi jalan produksi sepanjang 3,5 km yang mengalami kerusakan.
“Jalan produksi ini penting karena dipergunakan untuk mengangkut garam rakyat dari sentra-sentra produksi. KSP akan melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk penentuan timeline perbaikan jalan, lebih cepat lebih baik sebelum musim kemarau,” lanjut Febry.
Sementara itu, KSP juga aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan lembaga terkait dalam penanganan kerusakan ekosistem mangrove. Sebelumnya, kepada Moeldoko, para petani garam mengeluhkan ancaman gagal panen akibat banjir rob.
Oleh karenanya, KSP bersama K/L terkait akan berkoordinasi untuk merevitalisasi 25 hektar lahan mangrove untuk mencegah abrasi air laut yang dapat merusak area tambak garam.
Guna menanggulangi potensi banjir, KSP bersama Balai Besar WIlayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung juga berkoordinasi menangani pendangkalan sungai Cimanis Bangkaderes akibat sedimentasi.
Sejumlah alat berat telah dikerahkan di aliran sungai sepanjang 700 meter. Proses pengerukan akan terus dilakukan hingga mencapai 3,5 km.
“Rangkaian kerja kolaborasi antara pemerintah, pemda dan masyarakat ini merupakan komitmen untuk melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir dan membantu petani garam berproduksi secara maksimal sehingga meningkatkan kesejahteraan,” kata Deputi I bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi tersebut.
