Jayapura : Aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat Papua untuk menolak wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran provinsi di Papua telah berlangsung di beberapa daerah di Provinsi Papua maupun di Papua Barat. Seperti di Kabupaten Yahukimo, Nabire, Wamena, Jayapura dan Kota Sorong Papua Barat, kini menjadi sorotan.
Apalagi ada banyak aspirasi dan statement politik yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa dan rakyat Papua lewat aksi demo sebagai bentuk menolak dengan tegas keberadaan DOB di tanah Papua ini.
Menanggapi hal itu, Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH mengatakan, seharusnya Pemerintah Pusat (Pempus) lebih jeli dan cepat merespon terkait apa yang sudah dilakukan rakyat Papua lewat aksi aksi demo dalam sepekan ini di berbagai daerah di Papua juga Papua Barat.
“Seperti yang terjadi di Yahukimo, Wamena, Nabire, Sorong dan di Jayapaura. Dimana aksi aksi yang dilakukan rakyat Papua ini kan jelas jelas menolak persiapan Daerah Otonom Baru ini. Sehingga pemerintah pusat juga sebenarnya harus melihat bahwa jika ada aksi pemekaran atau keinginan pemekaran, berarti itu bukan dari aspirasi rakyat Papua. Tapi, ini aspirasi murni dari elit elit politik. Elit elit politik yang sudah mau mengakhiri masa jabatan untuk mencari panggung,” kata Yunus Wonda kepada Pasific Pos lewat via telepon, Senin 4 April 2022.
Bahkan kata Yunus Wonda, Fraksi Partai Demokrat Provinsi Papua sangat yakin jika aspirasi pemekaran itu murni bukan dari rakyat Papua.
“Karena kami DPR Papua, kami tidak pernah menerima aspirasi pemekaran provinsi. Yang ada aspirasi semua menolak pemekaran provinsi di Tanah Papua,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Yunus Wonda yang juga sebagai Wakil Ketua I DPR Papua meminta para elit elit politik ini untuk tidak mengorbankan masyarakat dengan segalam macam janji atau iming iming, yang akhirnya nanti akan menimbulkan konflik antar masyarakat Papua itu sendiri dan juga antara masyarakat dengan aparat.
“Nanti kalau sudah ada yang jadi korban lalu kita mau salahkan siapa?. Untuk itu kami harap supaya pemerintah pusat harus jeli melihat ini. Sudah cukup, Papua ini sudah terlalu banyak polemik dan konflik konflik yang terjadi, bahkan tidak pernah berkesudahan. Jangan kita berfikir bahwa dengan terjadinya pemekaran provinsi, seluruh gejolak di Papua akan berhenti. ‘Tidak, karena tidak semudah itu,” tekannya.
Apalagi bebernya, gejolak yang terjadi di Papua bukan persoalan pemekaran. Akan tetapi gejolak di Papua ini persoalannya dimulai dari tahun 60- an hingga hari ini, sehingga bukan persoalan pemekaran tapi ini persoalan idiologi.
“Untuk itu pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi harus bisa meramu model seperti apa yang pas untuk Papua supaya di Papua ini tidak ada lagi gejolak atau konflik dan tidak ada lagi pertumpahan darah juga air mata di Papuai,” ujar Wonda.
Padahal lanjut Wonda, pihaknya berharap dari presiden ke presiden itu dapat terjadi perubahan, namun ternyata tidak ada perubahan juga. Sehingga gejolak di Papua tidak pernah berkesudahan sampai hari ini.
“Karena kita selesaikan hanya biasa biasa saja. Yang kita selesaikan hanya
kafernya saja, tapi kita tidak pernah menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Padahal Papua ini membutuhkan penyelesaian secara keseluruhan, makanya harus ada solusi,”ucapnya.
Bahkan Yunus Wonda tekankan bahwa di negara kita yang besar ini terlalu banyak orang pintar. Juga ada ribuan profesor, ada ribuan Doktor dan ribuan orang orang hebat, sebaiknya beri kesempatan kepada mereka sebab mereka juga mungkin punya grand desigh.
Namun diakui, jika Papua ini juga punya grand desigh tersendiri supaya tidak ada lagi konflik dikemudian hari. Karena dari konflik akan melahirkan konflik. Apalagi daerah daerah konflik hari ini anak anak sekarang mengalami trauma sebab di depan mata mereka terjadi penyiksaan dan di depan mata mereka terjadi pembunuhan.
“Itu akan melahirkan generasi generasi yang nantinya bertentangan dengan negara ini. Dan jika berfikir dengan mengirim ribuan pasukan ke Papua untuk menyelesaikan persoalan di Papua, itu salah besar. Justru akan melahirkan persoalan persoalan baru. Namun kami yakin pemerintah pusat pasti sudah punya grand desigh dan pasti juga punya cara untuk kita bisa menyelesaikan masalah Papua ini,”tuturnya.
Terkait dengan itu, maka pemerintah pusat diminta untuk segera hentikan pembentukan DOB atau pemekaran provinsi di Papua, lantaran dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan di Papua dan tidak menjamin kesejahteraan rakyat Papua.
“Pemekaran itu hanya kepentingan elit elit politik. Ukuran mereka itu di kabupaten mereka. Apakah selama 10 tahun mereka mengabdi ada perubahan di kabupaten mereka?. Kalau sudah bekerja selama 10 tahun, ya itu karier yang dipercayakan rakyat kepada anda. Tapi kami harap supaya jangan lagi terus membuat rakyat jadi korban akibat konflik,” tandas Yunus Wonda.
Pada kesempatan ini juga Yunus Wonda mengingatkan, sebagai sesama rakyat Papua tidak boleh saling menjatuhkan atau saling menjustis antara orang gunung dan orang pantai juga orang pesisir, sebab orang Papua semua sama.
“Pemikiran seperti itu harus dihilangkan, tidak boleh seperti itu, karena orang Papua itu hanya satu saja tidak ada orang Papua gunung, orang Papua Pantai atau orang Papua pesisir. Kita ini sedang membutuhkan kedamaian dan membaurnya suku bangsa hanya ada di Papua. Baik asli Papua maupun non Papua harus tetap solid, jangan sampai ada celah untuk memecah belah dan memisahkan orang Papua dengan Non Papua,” pesannya.
Menurut legislator Papua itu, jika saat ini masih ada intelektual atau tokoh tokoh hebat yang punya pendapat seperti itu, berarti fikirannya sangat dangkal dalam pemahaman tentang orang Papua yang sesungguhnya.
“Harus kubur jauh jauh pemahaman seperti itu. Yang niatnya untuk membeda bedakan gunung, pesisir, pantai dan orang asli Papua serta non Papua. Pendapat seperti itu harus dihilangkan dari muka bumi Papua. Kita harus hidup berdampingan dengan semua suku bangsa yang ada di Tanah Papua,” pintanya.
“Jadi, sekali lagi pemekaran itu buksa solusi untuk menghilangkan semua persoalan di Papua dan tidak ada jaminan dengan pemekaran orang Papua itu sejahtera. Tidak ada jaminan itu buktinya di Papua Barat, rakyat Papua disana juga tidak ada yang sejahtera sampai hari ini,” sambungnya.
Kata Politisi Partai Demokrat itu, harusnya hari ini, pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Papua Barat serta pemerintah pusat duduk bersama cari solusi supaya tidak terjadi lagi konflik di Papua.
“Hal seperti ini yang harus diseriusi untuk dibicarakan, bukan berdebat masalah pemekaran, karena hari ini kita bukan bicara masalah pemekaran, tapi kita bicara soal kondisi Papua, untuk kita amankan dulu. Kalau kondisi Papua sudah aman dan baik, nah baru kita membangun supaya rakyat semua bisa menikmati itu, supaya rakyat juga merasa bahwa ada negara yang memberikan jaminan itu kepada rakyat Papua. Tapi hari ini bagaimana rakyat Papua dan non Papua mau menikmati itu semua, kalau masih ada letupan senjata disana sini yang mengakibatkan orang orang yang tak berdosa jadi korban,” pungkasnya.
Untuk itu Yunus Wonda menambahkan, dari Fraksi Partai Demokrat DPR Papua meminta kepada pemerintah pusat agar dapat lebih serius dan harus ada solusi dalam menyelesaikan masalah Papua. Bukan dengan pemekaran atau mengirim pasukan ke Papua karena cara itu tidak ada jaminan bagi rakyat Papua bisa sejahtera.
“Kami berharap sebelum pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya yang tinggal dua tahun ini, harus sudah ada solusi dan harus ada grand desigh untuk menyelesaikan masalah Papua. Rakyat Papua tidak butuh pemekaran, karena itu bukan jaminan untuk membuat rakyat Papua jadi sejahtera, yang ada sebaliknya rakyat Papua makin sengsara,” cetusnya. (Tiara)
