Jayapura – Anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan wilayah adat Lapago, Yakoba Lokbere menyoroti kinerja Bupati Jayawijaya yang ada saat ini. Pasalnya diduga ada banyak pembangunan di daerah itu tapi bukti fisiknya tidak nampak di masyarakat setempat.
Padahal kata Yakoba Lokbere, Pemerintah Provinsi Papua telah kucurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 80 persen. Namun pembangunan tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Apalagi lanjut Yakoba Lokbere, aktivitas masyarakat yang terjadi hari ini di Kabupaten Jayawijaya, Kota Wamena semua di dongkrak dari kabupaten kabupaten tetangga. Seperti Yahukimo, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, juga Tolikara. Sementara pusat perekonomian dan perputaran uang itu ada di Wamena, tapi pembangunannya malah mundur bukan makin maju.
“Jadi, tidak ada yang nampak sedikit pun ada pembangunan fisik yang dibuat oleh bupati sekarang. Malah, ini semua masih hasil karya bupati sebelumnya. Lalu kemana perginya dana Otsus itu, padahal kita tahu bersama, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dana Otsus itu. Jadi anggaran sebanyak itu dikemanakan?,” kata Yakoba Lokbere kepada pasific Pos lewat via telepon, Jumat 25 Maret 2022.
Menurut legislator Papua ini, harusnya penggunaan dana Otsus itu transparan dan harus jelas. Apalagi dana Otsus itu ada penambahan tiga kali lipat dan itu dikucurkan langsung ke daerah.
“Sejauh ini, saya sebagai wakil rakyat dari wilayah adat Lapago yang ada disini, saya lihat nampak dari pembangunan yang sudah dilakukan oleh bupati sebelumnya yakni bapak JWW. Ini masih hasil kerja beliau yang di tinggalkan. Bangunan bangunan yang hari ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu masih hasil kerja beliau. Seperti bandara, Gedung Otonom, dan beberapa fasilitas pemerintah lainnya yang dibangun di masa jabatan beliau. Jadi bupati yang sebelumnya itu dimanfaatkan oleh bupati sekarang ini, ” cetusnya.
Lalu lanjut Yakoba Lokbere, bupati yang hari ini dia kerjanya apa?. Jangan covid dijadikan alasan, atau yang lainnya sehingga pembangunan tidak jalan. Di kabupaten lain meski covid meningkat tapi pembangunannya tetap berjalan. Kok pembangunan di Jayawijaya malah tidak berjalan dan terkesan bahwa mengalami kemunduran.
“Jujur kita mau katakan bahwa ini mengalami kemunduran, bukannya kemajuan. Padahal anggaran begitu banyak tapi bukti fisik pembangunannya tidak ada. Termasuk dana dana untuk kepentingan masyarakat tidak tahu dimana. Harusnya semua penggunaan anggaran itu jelas dan tepat sasaran. Sasarannya khan obyeknya ke masyarakat, tapi ini masyarakat sendiri merasa bahwa tidak menerima dana dana itu,” ujar Lokbere.
Dikatakan, padahal sebelumnya hak hak untuk kepala desa itu berjalan lancar pembayarannya. Bahkan, ia mendapat informasih dari kepala kepala desa jika terjadi pemotongan atas hak hak kepala desa itu.
“Pemotongannya terlalu banyak. Sehingga mereka tidak memperoleh hak hak mereka sesuai yang mereka terima sebelumnya. Padahal kita tahu ada dana DAU, DAK dan dana lainnya, juga ada beberapa aliran dana dari pusat untuk masyarakat atau untuk desa desa. Tapi ini sama sekali tidak ada bantuan dana seperti itu untuk masyarakat atau kepala kepala desa, yang ada hanya keluhan – keluhan lantaran dana yang digelontorkan itu tidak sampai ke masyarakat,” bebernya.
Malah kata Yakoba Lokbere, masyarakat hanya dijadikan obyek untuk mendapatkan anggaran. Untuk itu, sebagai wakil rakyat merasa miris setelah mengetahui apa yang dialami oleh kepala kepala kampung dan masyarakat yang di Jayawijaya.
“Jadi wajar jika saya mempertanyak hal itu. Karena kenyataan di lapangan tak seindah yang disampaikan oleh kepala daerah setempat. Kira kira penggunaan anggaran itu dikemanakan dan untuk siapa?. Sasarannya siapa. Ini harus jelas ya. Lalu kenapa saya mempertanyakan kinerja bupati sekarang, sebab kami lihat belum ada yang dia buat untuk masyarakat selama habis dilantik. Dan infrastruktur apa yang dia bangun. Justru pembangunan yang ada ini malah masih hasil karya pak bupati sebelumnya. Jadi semenjak dia dilantik belum ada sama sekali yang dia lakukan,” ungkap Yakoba Lokbere.
Apalagi tandas Lokbere, ini sudah pertengahan tahun, namun belum ada yang dia buat selain bangun kantor bupati yang baru pasca kebakaran itu. Begitu juga dengan aktivitas atau pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik. Kalau pun ada aktivitas di Kota Wamena, itu semua aktivitasnya dari kabupaten lain dalam hal ini kabupaten pemekaran untuk menghidupkan roda perekonomian di Kota Wamena, karena kota Wamena ini merupakan pusat perekonomian antar. Kabupaten se- Pegunungan tengah.
“Kalaupun ada aktivitas yang terjadi di Wamena itu lebih banyak dari masyarakat kabupaten lain. Itu yang saya cermati dan saya lihat hari ini, bahwa lebih banyak dari kabupaten lain, kabupaten pemekaran, sementara di Kabupaten Jayawiya itu sendiri sama sekali tidak ada aktivitas yang nyata. Disini kita bisa lihat bahwa benar benar bupatinya tidak melaksanakan tupoksi sebagai pengambil kebijakan di daerah, itu tidak ada sama sekali,” tekannya.
Bahkan, ia juga mempertanyak proses pembangunan Kantor Bupati itu sudah sejauh mana pengerjaannya. Oleh karena itu, Pemerintah setempat diminta segera menindaklanjuti hal trrsebut. Mengingat sekarang Gedung Otonom Wamena yang dijadikan sasaran untuk dijadikan sebagai kantor bupati sementara.
Untuk itu tambahnya, harus ada target penyelesaiannya sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama. Meskipun kantor itu dalam skala kepentingan Pemkab setempat, tapi proses penyelesain pembangunannya itu juga harus jelas, sehingga tidak mengganggu penggunaan anggaran lainnya.
“Seperti dana Otsus ini juga kan harus jelas. Sebab dana Otsus ini hanya diperuntukkan untuk rakyat asli Papua. Makanya harus ada target penyelesaian pembangunan kantor bupati itu, sehingga tidak mengganggu penggunaan anggaran lainnya,” tegas Yakoba Lokbere. (Tiara).
