Jayapura – Selama dua puluh lima hari kedepan laporan keuangan keuangan dan kinerja pemerintah provinsi Papua bakal diperiksa secara rinci, oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua.
Mengawali pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar entry meeting dengan Pemerintah Provinsi Papua di Aula Dinas Kominfo Papua, Senin (31/1/2022).
Entry meeting merupakan tahapan pemeriksaan berupa komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa serta mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan.
Kepada wartawan usai pertemuan, Asisten II Setda Provinsi Papua, Muhammad Musaad mengatakan, pemeriksaan yang akan dilakukan BPK setelah entry meeting ini terdiri atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
“Jadi BPK melakukan pemeriksaan selama 25 hari. Mereka ada dua tim yakni tim untuk pemeriksa LKPD dan tim pemeriksa kinerja,” jelas Musaad.
Dalam pemeriksaan kali ini, kata Musaad, BPK akan fokus melakukan pemeriksaan kinerja Pemprov Papua dalam penanggulangan kemiskinan.
“Biasanya nanti di Maret baru pemeriksaan penuh, pertemuan ini untuk kita mempersiapkan diri jelang pemeriksaan itu,” kata dia.
Lanjut Musaad, pemeriksaan dari BPK ini juga untuk memastikan prestasi opini WTP yang telah diraih Pemprov Papua sebanyak tujuh kali itu berbanding lurus dengan kinerjanya.
“WTP ini harus berbading lurus dengan kinerja, makanya BPK melakukan pemeriksaan dengan fokus tertentu sejak beberapa tahun terakhir. Tahun lalu tentang infrastrutkur, tahun ini tentang kemiskinan, sebelumnya juga ada tentang program Gerbangmas,” tuturnya.
Musaad menyatakan, BPK melakukan pemeriksaan kinerja menyangkut program penanggulangan kemiskinan karena ada target dari Presiden bahwa angka kemiskinan ekstrim 0 persen pada 2023 mendatang.
“Kita di Papua ada lima kabupaten yang menjadi fokus, yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Deyai. Ini akan menjadi fokus penurunan kemiskinan karena disebut kemiskinan ekstrim,” pungkasnya.
Karena itu, lanjut Musa’ad, semua SKPD juga diminta untuk mempersiapkan materi yang harus disampaikan dan dilaporkan kepada pemeriksa. “Pemeriksaan ini sangat penting. Karena tujuannya untuk memperbaiki manajemen tata kelola keuangan Papua, apalagi kita sudah tujuh kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tutupnya.
