Jayapura – Guna membahas penyelesaian konflik yang terjadi di Intan Jaya, Papua secara serius, DPR Papua mengundang Majelis Rakyat Papua (MRP) Kapolda Papua,Pangdam XVII/Cenderawasih, Kajati Papua, Bupati Intan Jaya, Ketua DPRK Intan Jaya, PGGP, FKUB dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih lima jam itu, atau dari sore hingga malam digelar di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Senin 22 November 2021.
Seperti diketahui, konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya ini mengakibatkan banyak rakyat yang jadi korban, terutama masyarakat sipil, bahkan sampai harus mengungsi.
Usai pertemuan tertutup itu, dalam keterangan persnya, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM dan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, S.S, M. Si mengatakan, tujuan dari rapat itu dalam rangka membahas situasi di Papua, dimana terjadi konflik di beberapa kabuapten, khususnya fokus di Kabupaten Intan Jaya.
“Kami gelar rapat ini, karena situasi ini harus ada langkah yang kami ambil dan samakan persepsi agar bisa menolong rakyat kita. Apalagi, selama ini kita tahu bahwa warga sipil justru yang lebih banyak menjadi korban, terutama ibu – ibu dan anak-anak akibat dampak konflik itu, bahkan terpaksa mengungsi di gereja – gereja dan hidup dengan keterbatasan,” kata Jhony Banua Rouw kepada sejumlah Wartawan, dalam keterangan persnya usai rapat semalam.
Sehingga dari pertemuan ini, lanjut Jhony Banua Rouw, diharapkan dapat mencari solusi dari konflik itu. Dan, dalam pertemuan itu, telah menyepakati beberapa langkah – langkah untuk penyelesaian konflik di Intan Jaya.
Pertama, kata Jhony Banua Rouw, akan membuat surat seruan kepada semua masyarakat, TNI/Polri dan TPNPB atau KKB untuk mengambil sikap tenang dan tidak membuat konflik di Intan Jaya.
“Masyarakat, TNI – Polri dan TPN-OPM, kita minta untuk tidak membuat aksi – aksinya sehingga tidak membuat dampak kepada masyarakat, apalagi nanti kita akan memasuki suasana Natal pada Desember 2021, sehingga masyarakat bisa hidup tenang, damai dan dapat merayakan Natal dengan suka cita,” ujar Jhony Banua Rouw.
Kedua, lanjut Politisi Partai NasDem itu, dalam pertemuan ini juga disepakati akan membentuk tim yang akan bekerja dan memberikan kajian serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di Negara ini, terutama kepada Presiden RI agar ada langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua.
“Ya, salah satunya, kita minta untuk melakukan peninjauan kembali pada izin Blok Wabu di Intan Jaya, kedua kita akan minta penempatan pasukan non organik yang dikirim pemerintah pusat harus berkoordinasi atau atas permintaan Pangdam dan Kapolda Papua dan atas kendali Pangdam dan Kapolda Papua, sehingga penempatan pasukan akan betul-betul sesuai kebutuhan di Tanah Papua dan dalam melaksanakan tugas dikendalikan Pangdam dan Kapolda Papua, agar dalam memgambil langkah penegakan hukum dapat dilakukan dengan kearifan lokal budaya dan karakter masyarakat Papua, sehingga tidak menimbulkan dampak bagi warga sipil,” terangnya.
Kendati demikian diakui, jika dalam hasil diskusi itu, memang terkesan bahwa pasukan yang dikirim ke Papua tanpa koordinasi baik dengan Pangdam dan Kapolda.
Untuk itu tandas, Jhony Banua Rouw atau disingkat JBR, tim itu akan bekerja berkelanjutan dan akan ada pertemuan selanjut, sehingga bisa membuat rekomendasi dan solusi untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua.
Bahkan, tim yang akan dibentuk itu, akan menjadi tim gabungan, bukan hanya anggota DPR Papua saja, akan tetapi melibatkan tokoh – tokoh agama, tokoh – tokoh daerah di Intan Jaya, TNI – Polri.
Untuk itu, diharapkan tim ini punya konsep dan main set berpikir yang sama sehingga langkah yang dilakukan TNI – Polri, pemerintah daerah, provinsi dan tokoh agama sejalan atau sama.
Selain itu, dalam pertemuan ini juga telah disepakati untuk mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi dan juga bagi TNI – Polri dan TPN/OPM bisa bersama-sama untuk menahan diri agar suasana bisa damai dan aman sehingga dapat merayakan Natal dengan suka cita.
Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, S.S,M,Si mengaku mengapresiasi adanya pertemuan yang digagas DPR Papua itu atas keprehatian terhadap kemanusiaan masyarakat di Intan Jaya, yang sudah melibatkan stakeholder di kabupaten dan provinsi.
“Ini langkah maju yang luar biasa. Kami Pemkab Intan Jaya mengapresiasi. Harapan kami bahwa tim yang terbentuk di kabupaten dimediasi dan mengedepankan pendekatan persuasif, kultural dan kekeluargaan untuk berkomunikasi dengan saudara-suadara kita, TPN/OPM atau yang berseberangan dengan NKRI. Kami pandang mereka sebagai sesama anak bangsa,” ungkap Natalis Tabuni, semalam.
Bahkan, Bupati Natalis Tabuni menyatakan, jika saat ini pihaknya pun tengah mencari solusi agar masyarakat Intan Jaya aman sehingga pembangunan bisa terlaksana dengan baik.
Hanya saja, ungkap Bupati Natalis Tabuni, saat ini memang masyarakat masih merasa tidak aman bahkan trauma karena aparat keamanan melaksanakan penegakan hukum di Intan Jaya, sehingga ini sangat berdampak pada masyarakat dan juga pembangunan. Baik dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi yang hampir tidak berjalan maksimal di Intan Jaya.
“Sekali lagi, kami berterima kasih kepada pimpinan DPR Papua dan jajarannya yang menggagas pertemuan ini serta semua pihak yang ikut terlibat, sehingga diharapkan menghasilkan solusi – solusi permanen mengakhiri konflik di Intan Jaya,” harapnya.
Terkait soal Sem Kobogou yang menghilang, Bupati Natalis mengakui jika memang sejak 8 bulan lalu situasi di Intan Jaya sempat kondusif, namun setelah Sem Kobogau hilang, muncul lagi aksi – aksi pembalasan dari KKB dan saling balas hingga kembali meluas.
“Kami pun sudah melakukan koordinasi dengan Forkompinda dengan Dandim dan Kapolres. Hasilnya sudah kami sampaikan ke Pangdam dan telah mengutus polisi militer ke Intan Jaya, dan ini sedang berproses, akan tetapi masyarakat termasuk KKB ini tidak sabar, hingga melakukan gerakan terus. Namun dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan masyarakat kami pun sudah sampaikan itu,” imbuhnya.
Bahkan kata Bupati Natalis Tabuni, jika saat ini pihaknya masih terus melakukan pendekatan. Hanya saja, kelompok KKB itu, bukan hanya satu saja, tetapi ada beberapa kelompok.
“Jadi, komunikasi dengan KKB itu, bukan hanya kami (Pemkab Intan Jaya) saja yang melakukan, tapi juga ada dari pihak TNI dan Polri agar mereka tidak melakukan aksi – aksi yang bisa merugikan semua pihak,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, kami juga melibatkan pihak gereja, masyarakat lokal, kepala kampung, kepala distrik dan DPRK Intan Jaya untuk berkomunikasi dan pendekatan kultural serta kekeluargaan kepada mereka.
“Apalagi mereka ini kan ada beberapa kelompok, jadi tidak hanya satu kelompok saja. Sebab mereka ada yang memang betul-betul OPM seperti Ayub Waker, tapi ada juga yang hanya mencari eksistensi dengan motivasinya belum tentu jelas. Akan tetapi kami sudah melakukan identifikasi kelompok mereka,” tutup Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, yang saat itu juga beliau didampingi Kadis PMK Intan Jaya, Yoakim Mujizau. (Tiara).
