SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura mengharapkan supaya seluruh masyarakat penerima manfaat pembangunan rumah baru maupun rehab akibat banjir bandang dan naiknya permukaan air danau untuk tetap tenang, tidak mendengar isu-isu hoax yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis yakni Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan, sampai dengan akhir pembangunan rumah baru maupun rehap yang di kerjakan oleh penyedia dapat dibangun sesuai dengan ketentuan.
Sebab, BPBD Kabupaten Jayapura juga turut mengawasi tahapan pekerjaan, kualitas bahan dan integritas para pengusaha yang notabene adalah para penyedia. Jika ada penyedia yang bekerja tidak sesuai ketentuan dan bahan yang tidak berkualitas tentu akan mendapat teguran dari dinas.
“Jika diawal pembangunan rumah baru atau rehap masih ditemukan adanya senk bekas, balok atau papan bekas yang digukana penyedia, tidak serta-merta menilai bahwa itulah hasilnya, sebab untuk menilai hasilnya akan terlihat setelah 100 % rumah itu telah dibangun atau direhap,” ujar Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, ST, MMT saat jumpa pers di ruang rapat Sekda Kabupaten Jayapura.
Menurut Toam, progress untuk perumahan bantuan bencana saat ini sudah mencapai 35,8 %. Capaian ini dianggap cukup cepat karena pihaknya baru menyerahkan pada dua minggu yang lalu, namun progresnya sangat cepat karena meman jumlah penyedia atau pengusaha semua adalah anak-anak asli Papua dari Kabupaten Jayapura bekerja di tiap-tiap kampung dengan pembagian paket, ada yang 2 paket, ada yang 4 paket dan seterusnya.
Ditakannya, sesuai target dan alokasi waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada para penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan paket rumah, entah rumah baru atau rehap akan berakhir di Bulan Desember. Sebab itu, penyedia kini bergerak dengan cepat untuk menyelesaikan semua pekerjaannya di alokasi waktu yang ada.
Dirinya menyebut, rumah di segmen dua itu ada 762 unit. Segmen dua ini bagian darat, tersebar mulai dari Kota Sentani sampai di Distrik Ravenirara. Dari 762 unit itu yang sudah berkontrak dan sementara sedang dikerjakan itu seluruhnya ada 54 paket, dari 54 paket itu baru ditagih 30 %, sehingga yang 54 paket ini dana yang terserap baru mencapai 6 Miliar lebih.
Sementara untuk segmen tiga itu ada 1454 unit. Segmen tiga itu melingkupi seluruh Danau Sentani, mulai dari Sentani Tumur sampai di Sentani Barat. Dari 1454 unit yang sudah berkontrak itu ada 157 paket dengan jumlah penagihan yang sudah dilakukan adalah sebesar 30 % dengan total anggaran 19 Miliar.
“Kami sudah tegaskan semua pekerjaan yang dilakukan itu, karena tipikalnya berbeda-beda, kerusakannya berbeda-beda, ukuran rumah juga berbeda-beda karena itu segera berkomunikasi dengan pemilik rumah bagian mana yang hendak diperbaiki,” tukas Plt Kepala BPBD Kabupaten Jayapura.
Ditambahkan, keseluruhan nilai untuk satu unit rumah adalah sebesar 50 juta. 50 juta tersebut dikurangi dengan perhitungan pajak dan lain-lain, maka total anggaran yang akan digunakan oleh penyedia untuk satu unit rumah itu sebesar 43 juta. Melihat jumlahnya, tentu sangat kecil tetapi semangat dari para pengusaha untuk mengerjakannya patut diapresiasi sebab progresnya bertumbuh sangat cepat.
Senada dengan Plt Kepala BPBD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi menandaskan bahwa tidak benar, jika ada yang mengatakan kalau penyedia menggunakan bahan bekas untuk membangun maupun rehap rumah para penerima manfaat.
“Kami sangat konsiten mengawasi penyedia dalam hal kualitas bahan yang digunakan. Penjelasan Plt. BPBD itu sangat jelas, jadi silakan melihat progres pekerjaan yang kini telah dikerjakan oleh para pengusaha,” pungkas Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura ini.
Sekda juga menerangkan, bahwa dalam proses pengerjaan paket-paket rumah bantuan pihaknya bukan asal menyerahkan tetapi juga turut membina dan mengawasi penyedia yang notabene adalah anak-anak muda asli Papua asal Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, kedepan para pengusaha ini bisa mandiri dan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sejenisnya di daerah ini.
“Saya mengajak semua masyarakat di daerah ini, terutama penerima manfaat pembangunan rumah bantuan untuk tetap tenang dan membuka komunikasi dengan penyedia tetapi juga kami untuk mendapat hasil pembangunan rumah yang berkualitas,” ajak satu-satunya Sekda Perempuan di Papua ini.
