Jayapura – Komisi II DPR Papua bidang Perekonomian berharap pada APBD Induk tahun 2022 mendatang, ada penambahan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rumpun ekonomi yang menjadi mitranya.
Apalagi diketahui,dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 sangat menyedot anggaran yang cukup besar sehingga semua anggaran terserap hanya untuk pelaksanaan PON XX yang telah selesai dengan sukses di Bumi Cenderawasih ini. Namun Komisi II DPR Papua juga yakin, jika pelaksanaan Perpanas akan berlangsung dengan sukses pula.
Selain itu, pasca Pandemi Covid-19 yang terjadi di Papua, kini sudah melandai atau turun secara signifikan angka terkomfirmasi positifnya.
“Ya, mudah-mudahan dalam APBD Induk tahun 2022 kita bisa melihat ada penambahan anggaran bagi setiap mitra OPD rumpun perekonomian,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH kepada Wartawan usai menggelar Rapat Kerja Bersama Mitra OPD di Hotel Horison Kota Jayapura, Selasa, 3 November 2021.
Dikatakan, meski saat ini data base dari BI dan tingkat nasional bahwa angka kemiskinan masih tinggi di Tanah Papua yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang naik. Namun, Mega mengakui, jika kenyataan di lapangan, masyarakat masih dalam kondisi yang sangat memprehatinkan.
Ditambah lagi lanjut Mega, masih sering terjadi konflik di kabupaten atau daerah yang membuat perekonomian terpuruk.
Untuk itu, tandas Mega Nikijuluw, Komisi II DPR Papua meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan perekonomian yang ada di 29 kabupaten/kota di Papua.
Bahkan, Komisi II DPR Papua juga meminta Pemprov Papua memberikan prioritas bagi OPD rumpun ekonomi dengan memberikan porsi anggaran yang besar. Apalagi, sudah beberapa tahun ini, konsentrasi APBD Papua sudah difokuskan untuk PON dan Peparnas serta penanggulangan Covid-19.
Dalam rapat kerja ini, Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan jika serapan anggaran untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua hingga memasuki awal November 2021, sudah mencapai 60 persen lebih.
“Memang ada penambahan setelah APBD Perubahan sekitar Rp 5 miliar untuk program pengadaan bibit sapi dan babi yang merupakan aspirasi dari DPR Papua. Ya kita harap bisa mencapai target dan selesai pada akhir tahun ini,” harapnya.
Sedangkan, untuk Dinas Perindagkop dan Naker Provinsi Papua, diakui Mega, masih sangat rendah pencapaian serapan anggarannya yang hanya 26 persen.
Kendati demikian, Mega Nikijuluw berharap kedua OPD ini mampu memaksimalkan kinerjanya agar tercapai target yang telah ditetapkan.
“Ya, harapan kami jika target mereka tercapai, tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua melalui program – program yang dilaksanakan mitra OPD itu, termasuk industry rumah tangga juga industry kelompok Barista atau rumah kopi,” ujarnya.
Meski diakui, masih banyak program program yang belum dilaksanakan oleh mitra OPD. Misalnya daerah rawan pangan, sehingga Komisi II DPR Papua juga meminta pemerintah dalam hal ini Gubernur untuk memperhatikan hal tersebut.
“Kita ini kaya lho, tapi masih disebut daerah rawan pangan. Ini kan lucu. Ini covid sudah melandai PON XX juga sudah selesai, setidaknya anggaran bisa dikembalikan lagi, karena harapan kami memang seperti itu sehingga rakyat juga tidak selalu hidup dalam kemiskinan karena imbas dari perekonomian yang kian terpuruk.
Untuk itu, Mega menambahkan, harus ada penambahan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rumpun ekonomi yang menjadi mitra Komisi II DPR Papua.
“Apalagi dengan tingkat pengangguran yang tinggi dikarenakan Covid. Jadi harapan kami supaya pemerintah dapat melihat dapat melihat hal ini juga,” imbuhnya. (Tiara).
