Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzius Kadepa menyoroti
Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik, Jawa Timur (Jatim).
Bahkan, Politisi Partai NasDem ini menila jika pembangunan Smelter di Jawa Timur itu, tentu sangat melukai hati rakyat Papua, khususnya 8.300 buruh mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum jelas nasibnya.
“Smelter di Jawa Timur itu, tentu melukai hati rakyat Papua, terutama 8.300 buruh moker Freeport yang menantikan keadilan,” kata Laurenzus Kadepa kepada Wartawan di Gedung II Kantor DPR Papua, Kamis siang (14/10).
Untuk itu, legislator Papua ini mendesak Presiden Jokowi dan managemen PT Freeport untuk segera memperhatikan nasib 8.300 karyawan moker, yang sejak tahun 2017 hingga saat ini mencari keadilan.
“Kasihan mereka. Saat ini sesuai data yang ada, sudah ada ratusan orang yang meninggal dunia, karena mereka betul – betul menjadi korban akibat PHK sepihak itu,” bebernya.
Apalagi lanjut Kadepa, penetapan Gresik, Jawa Timur menjadi pusat pembangunan Smelter PT Freeport yang bakal menyerap 40 ribu tenaga kerja, berbanding lurus dengan perjuangan buruh moker Freeport.
“Jadi, ini sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan perjuangan buruh moker Freeport. Sebanyak 8.300 orang dan keluarga mereka dikorbankan, nanti mereka akan tambah sakit hati dengan adanya Smelter di Gresik,” cetusnya.
Oleh karena itu, Laurenzus Kadepa meminta pemerintah pusat dan managemen Freeport tidak boleh menutup mata terhadap persoalan 8.300 buruh moker Freeport ini.
Ketika ditanya, apakah bisa 8.300 buruh moker Freeport itu, nantinya direkrut kembali untuk dipekerjakan pada Smelter di Gresik? Kadepa menjelaskan, jika hal itu bisa dilihat kembali, namun yang penting mereka dipekerjakan kembali oleh Freeport.
“Karena, dari 8.300 buruh moker itu, tidak semua karyawan Freeport, ada yang dari perusahaan privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor. Jadi, 8.300 buruh moker itu, harus ada keadilan dan ditegakkan, dan mereka dipekerjakan kembali. Jika mau dipindahkan ke Smelter atau kemana, itu terserah dari managemen Freeport,” jelasnya.
Untuk itu tandas Kadepa, pemerintah dan managemen PT Freeport segera mempekerjakan kembali 8.300 buruh moker itu, sebab sejak tahun 2017, hingga hari ini nasibnya terkatung – katung.
“Jadi, bagi saya pak Jokowi sebagai kepala Negara, termasuk pemerintah daerah dan perangkatnya di sini, harus mendorong ini. Tapi, masalah Smelter Freeport ini kan masuk ranahnya pemerintah pusat, termasuk Pak Jokowi, karena ada saham 51 persen,” ungkapnya.
Namun secara pribadi sebagai Anggota DPR Papua, Kadepa mengerti akan kondisi yang dialami oleh 8.300 buruh Moker Freeport. Apalagi sejak tahun 2017, ia selalu mengawal perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan dan hak – hak mereka.
“Ini kesannya yang saya dapat, semua pada diam. Padahal, mereka 8,300 buruh itu, sudah berkontribusi kepada managemen Freeport maupun Negara melalui pajak, karena yang di PHK itu, sudah puluhan tahun mengabdi dan sangat berpengalaman bekerja di Freeport maupun di kontraktor,” pungkasnya. (Tiara).
