Jayapura – Selain menyepakati pembiayaan bagi Polisi Noken, Badan Anggaran DPR Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Paua juga menyepati untuk menganggarkan terkait kekurangan dalam pelaksanaan PON XX Papua pada APBD Perubahan Tahun 2021.
“Dari hasil rapat Banggar, terkait dengan pelaksanaan PON XX Papua, kita sudah lihat kekurangan – kekurangan anggaran. Kita berharap dengan APBD Perubahan ini, kita juga membiayai kekurangan-kekurangan itu, sehingga tidak lagi muncul hutang di tahun 2022, karena hampir sudah mendekati master plan yang 4,3 triliun itu, kalau pusat memberikan Rp 1,4 triliun dan daerah menambah biaya dan sebagainya, sudah mencapai Rp 4,2 triliun yang diberikan kepada PB PON XX Papua nanti,” ungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE kepada Wartawan usai menggelar Rapat Banggar dan TAPD di ruang Banggar DPR Papua, Senin (27/09).
Apalagi kata Jhony Banua Rouw, pada RAPBD Perubahan 2021 itu, hanya tinggal selisih Rp 100 miliar, sehingga dirasakan harusnya sudah cukup untuk mengatasi permasalahan kekurangan anggaran pada PON XX Papua.
“Mengapa? Ya karena kita pikir dalam melaksanakan master plan, tentu akan ada pihak ketiga atau vendor yang mengerjakan melalui lelang, sehingga itu berarti aka nada selisihnya. Namanya masterplan, tidak semua 100 persen akan sama, tentu ada pengurangan, sehingga menurut kita sudah maksimal,” jelas Politisi Partai NasDem itu.
Untuk itu, lanjut Jhony, jika Banggar DPR Papua dan TAPD Provinsi Papua sudah sepakati bahwa di APBD Induk 2022, tidak lagi bicara soal PON, tidak ada hutang dan anggaran akan fokus untuk melayani rakyat, terutama di kabupaten/kota yang selama ini dananya dipotong, itu akan kembalikan untuk mereka di kabupaten/kota.
Bahkan, dalam rapat itu juga, Jhony Banua Rouw juga mengungkapkan, untuk KONI Papua yang tadinya sudah cukup besar dipakai disana, maka dalam APBD Perubahan 2021 ini juga ada penambahan anggaran sekitar Rp 100 miliar – Rp 150 miliar lagi yang diberikan, termasuk bonus untuk atlet.
“Jadi, kita berharap nanti, selesai PON nanti sudah tidak ada hutang lagi dan bonus untuk atlet peraih medali harus diberikan, karena kita sudah setujui itu,” tandasnya.
Yang jelas, ungkap Jhony Banua Rouw, sudah ada kesepakatan bahwa bonus atlet peraih medali sudah selesai, sehingga diharapkan para atelt ini bisa bertanding dengan sungguh – sungguh dan mengharumkan nama Papua, karena mereka punya bonus sudah kita siapkan, termasuk pelaksanaan PON sudah dibiayai oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, legislator Papua ini pun berharap itu bisa menjadi motivasi untuk sukses prestasi Papua dalam PON XX ini, sehingga para atlet bisa berjuang sungguh – sungguh untuk dapat medali untuk Papua.
Disamping itu, Jhony Banua Rouw menambahkan, jika rapat paripurna RAPBD Perubahan 2021 itu, akan dilakukan sebelum pembukaan PON, karena pertama sesuai aturan pemerintah bahwa APBD Perubahan harus diselesaikan di akhir September 2021.
“Dengan adanya penetapan APBD Perubahan ini, kita berharap dana-dana bisa dipakai untuk PB PON, KONI dan lainnya, karena ini mendesak dan untuk penyelesaian venue – venue kita juga sudah setujui, sehingga di Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas PUPR, tidak ada alasan lagi soal pembiayaan ini, karena semua sudah kita setujui,” terangnya. (Tiara).
