Jayapura – Tenaga kesehatan (Nakes) merupakan garda terdepan, khususnya dalam penanganan Covid-19, untuk itu, Pemprov Papua diminta untuk harus memprioritaskan pembayaran para tenaga kesehatan ini.
Hal itu dikatkan, Direktur Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri, SSTP, MSi disela-sela penutupan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua dalam Penyusunan APBD tahun 2022 di Suni Hotel & Convention, Abepura, Kota Jayapura, Sabtu, 4 September 2021.
Apalagi, tandas Bahri, ini sesuai arahan Mendagri agar pembahasan APBD itu, dapat fokus dalam penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya untuk memberikan dukungan pada vaksinasi serta pembayaran insentif nakes.
“Jadi, untuk insentif nakes ini, kita utamakan karena jangan sampai terjadi demotivasi dari petugas nakes. Jadi tolong, karena ini merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19, sehingga ini harus tetap diprioritaskan,” tandas Bahri.
Bahkan, Bahri mengungkapkan, jika Mendagri telah memberikan teguran kepada 10 daerah. Oleh karena itu, ia berharap Provinsi Papua juga segera mencairkan insentif nakesnya dan tetap menganggarkan insentif nakes di tahun 2022 dan pandemic Covid-19.
“Jadi, silahkan prioritas daerah dilakukan, tapi tidak meninggalkan prioritas utama kita yakni belanja APBD untuk dukungan penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya,” jelasnya.
Bahkan, dalam bimtek itu, Bahri mengatakan jika kegiatan itu bertujuan untuk memastikan penyusunan APBD tahun 2022 itu, karena sesuai dengan tahapan jadwal yang diatur peraturan perundang-undangan.
Kedua, lanjut Bahri, untuk memastikan APBD Provinsi Papua selain mendanai prioritas daerah, terutama kita fokuskan penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya.
Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua terkait Penyusunan APBD Tahun 2022 yang berlangsung di Suni Hotel & Convention secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS, Sabtu, 4 September 2021.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS menilai jika bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPR Papua ini sangat baik dalam upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR Papua.
“Ya, ini sangat baik sekali, karena sebelum mengawali penyusunan APBD tahun 2022 nanti, tapi kita sudah diberikan pembekalan, bagaimana nanti penyusunan APBD 2022. Jika dibilang hal baru juga tidak, karena bimtek dilakukan sebelum masuk pada pelaksanaan penyusunan APBD,” jelas Edo Kaize, sapaan akrab Politisi PDI Perjuangan Papua ini.
Namun dalam kesempatan ini, Edo Kaize mewakili rekan-rekannya di lembaga itu, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Papua, serta Inspektorat Provinsi Papua, Dirjen Keuangan Daerah dan lainnya, yang telah memberikan materi pada kegiatan bimtek ini. (Tiara)
