Jayapura – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyatakan sikap akan bersurat secara resmi kepada Gubernur Papua untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terkait keputusannya mengganti Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes.
Pernyataan tegas itu disampaikan unsur pimpinan dan anggota komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan ini kepada wartawan usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja di Hotel Horison Jayapura, Rabu (01/09/2021).
“Kami menilai pergantian Pak Aloysius ini mendadak tanpa ada indikator yang jelas. Kami Komisi V DPRP sangat meyayangkan dan mempertanyakan. Sebab selama ini sebagai mitra, kami melihat Aloysius sudah sangat optimal bekerja membangun RSUD Jayapura, baik pembenahan manajemen pelayanan maupun pembangunan fisik rumah sakit yang sudah luar biasa. Ada banyak indikator yang membuat kami menilai bahwa beliau sudah bekerja menyelamatkan rakyat Papua di bidang kesehatan. Kerjanya ini sudah sangat luar biasa,” kata Sekretaris Komisi V DPRP, Fauzun Nihayah.
Oleh karena itu, menurut politisi Partai Nasdem ini, Komisi V dalam waktu dekat akan mengirim surat kepada Gubernur Papua melalui pimpinan DPRP secara lembaga untuk meminta penjelasan terkait alasan pergantian Aloysius secara mendadak ini.
Menurut anggota Komisi V DPR Papua Nason Uti, mencari sosok pemimpin di sektor kesehatan di Papua seperti Aloysius Giyai adalah sangat langka. Jejak karya dan prestasi kerjanya terekam dimana-mana. Mulai dari mengubah RSUD Abepura menjadi rumah sakit terbaik di Papua, memimpin Dinas Kesehatan Papua dan melahirkan program Kartu Papua Sehat (KPS) dan Satuan Tugas Kaki Telanjang dan Terapung (Satgas Kijang), hingga mengubah RSUD Jayapura saat ini.
“Malaikat hitam yang membisik di telinga gubernur Papua supaya Aloysius diganti itu adalah orang yang menggagalkan visi misi gubernur sendiri. Mereka itulah yang merusak pelayanan kesehatan di Tanah Papua. Selama ini, kami Komisi V DPR Papua sangat terbantu dengan sejumlah kebijakan Aloysius menyelamatkan masyarakat Papua. RSUD Jayapura itu dulu orang palang-palang, saat beliau naik sekarang tidak. Dulu utang banyak sekali sampai 300-an miliar, tapi di masa dia sudah teratasi. Dulu kumuh lingkungannya, sekarang tertata rapi. Kami pun tenang, gubernur pun tenang selama ini. Sebelumnya orang datang demo terus karena buruknya manajemen. Air tidaklah. Obat habislah. Tapi kenapa Aloysius diganti tiba-tiba tanpa alasan yang jelas,” sesal Nason.
Anggota Komisi V DPR Papua Pieter Kwano dari 14 Kursi perwakilan masyarakat Tabi juga mengaku bingung dan sangat kecewa atas keputusan Gubernur Papua menggantikan Aloysius Giyai. Oleh karena itu, ia meminta Gubernur Papua menjelaskan kepada masyarakat Papua maupun Komisi V terkait pergantian ini.
“Kira-kira apa indikator penilaian gubernur sehingga Aloysius diganti secara mendadak? Cari orang seperti Aloysius ini susah, satu di antara seribu di Papua. Harusnya tetap dipertahankan untuk membangun Papua,” tegas Pieter.
Natan Pahabol, anggota Komisi V DRPD menilai Aloysius adalah sosok yang tepat di bidang kesehatan, baik rumah sakit maupun dinas kesehatan. “Mr Aloysius Giyai is the right man on the right place. Orang yang tepat di posisi yang tepat. Kita harap Pak Gubernur tinjau lagi keputusannya karena Aloysius ini orang yang tepat. Dia ini orang nomor satu yang mampu terjemahkan visi misi Gubenur,” kata Natan.
Anggota Komisi V DPRP lainnya, Namantus Gwijangge mengatakan, jika ke depan RSUD Jayapura terjadi apa-apa dengan persoalan pelayanan pasien, pihak Komisi V tidak ingin bertanggung jawab. Sebab Gubernur Lukas Enembe sudah salah mengambil langkah dengan mencopot seorang Aloysius yang terbukti bekerja dengan sangat baik bagi RSUD Jayapura.
“Kami pertanyakan, siapa pembisiknya sehingga tanpa prosedur dan indikator yang jelas, Aloysius diganti? Bagi Komisi V, Aloysius adalah kreator kesehatan di Papua. Dia yang melahirkan Jamkespa, KPS, memperbaiki rumah sakit, sistemnya, membangun infrastruktur rumah sakit. Kenapa tiba-tiba diganti,” tanya Gwijangge.
Anggota Komisi V DPRP, Deky Nawipa dengan tegas mempertanyakan pernyataan Juru Bicara Gubernur Rifai Darus yang mengatakan di media bahwa alasan pergantian Aloysius karena lebih mementingkan proyek fisik daripada pelayanan.
“Ini pernyataan orang yang tak paham kesehatan. Di rumah sakit manapun, pelayanan yang bagus harus didukung dengan fasilitas gedung, ruangan dan alat kesehatan yang bagus. Air bersi dan listrik disediakan, lingkungan yang kumuh ditata. Ini saya sangat tidak terima pernyataan itu. Kalau beliau diganti karena alasan lain seperti politik, silahkan. Tapi kalau alasan pergantian karena itu, sungguh sangat tidak beralasan. Rumah sakit ini sedang diubah bagus menjadi rumah sakit terbaik di kawasan Pasifik. Saya mau katakan, hari ini Gubernur Lukas Enembe nama naik dan pimpin dua periode, tapi justru ditopang oleh SKPD seperti Aloysius ini,” tegas Nawipa.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRP lainnya, Hengky Bayage mengatakan pihaknya sebagai legislator yang membidangi kesehatan mendengar langsung dari masyarakat bahwa sosok pejabat yang bekerja bagus di sektor kesehatan di Papua adalah Aloysius Giyai. Masyarakat juga menilai bahwa telah terjadi perubahan yang sangat pesat di RSUD Jayapura yang dipimpinnya selama setahun tujuh bulan.
“Berarti ini pasti persoalan kepentingan proyek, ada yang dorong Pak Gubernur supaya beliau diganti. Tapi kami mitra pemerintah sangat tidak setuju. Kami minta supaya Aloysius kembali diaktifkan sebagai Direktur RSUD Jayapura supaya berakhir bersama-sama jabatan gubernur. Yang lain kami kami tidak bisa harapkan,” tegas Bayage.
