Jayapura – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE meminta eksekutif dalam hal ini Pemprov Papua segera mengambil langkah – langkah segera bertemu Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB-PON) Papua dan 4 Klaster Sub PB PON untuk membahas masalah-masalah yang belum tuntas menjelang pelaksanaan PON XX di Bumi Cenderawasin ini.
Pasalnya, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan dibuka pada 2 Oktober 2021.
Apalagi, belum cairnya anggaran konsumsi Rp 1,4 triliun yang bersumber dari APBN, kemudian adanya usulan penambahan anggaran dari PB PON Papua dan KONI Papua serta sejumlah sarana penunjang venue – venue PON Papua, yang belum selesai hingga saat ini dan itu masih membutuhkan anggaran.
“Untuk itu, kita minta pihak eksekutif segera mengambil langkah-langkah ketemu dengan PB PON Papua, menghitung dengan baik dan diverifikasi sesungguhnya berapa kebutuhan final. Sehingga nanti penetapannya disini, kita akan tahu dengan SiLPA ini, kita bisa membiayai apa tidak? Itu yang penting,” kata Jhony Banua Rouw kepada wartawan usai memimpin Rapat Banggar DPR Papua, Selasa malam (31/08)
Dijelakan, jika dalam rapat Banggar DPR Papua itu, untuk menyelesaikan pembahasan LKPJ Gubernur Papua tahun 2020. Hanya saja, anggota Banggar DPR Papua juga meminta agar ada penjelasan dari TAPD terkait dengan dana SiLPA sebesar Rp 3,1 triliun.
Sebab ungkap Jhony Banua Rouw, dari surat yang masuk ke DPR Papua, ternyata belum ada rincian terkait dana SiLPA Rp 3,1 triliun tersebut, sehingga anggota meminta menjelasan dengan mengundang TAPD Pemprov Papua.
“Tapi kita komunikasi dengan TAPD, nanti waktu menyesuaikan. Artinya dana Rp 3,1 triliun itu SiLPA kita sudah tahu dan sudah selesai. Dari situ ada Rp 1,1 triliun yang sudah masuk dipakai membayar defisit anggaran, nah itu boleh saja. Itu sudah ok. Tapi sisanya masih butuh penjelasan. Kalau SiLPA sudah jelas disitu, Cuma anggota butuh penjelasan terkait dengan bagaimana kita bisa optimalkan anggaran Rp 1,9 triliun ini, agar bisa membiayai hal – hal yang sangat penting, juga dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan rakyat yang penting serta dapat membiayai pelaksanaan PON yang ada di depan mata kita,” tandasnya.
Kendati demikian, apapun kendalanya DPR Papua tetap berharap, PON XX Papua ini bisa berjalan dengan sukses dan baik. Namun tak dipungkiri memang masih ada kekurangan – kekurangan anggaran, sehingga harus ada penjelasan berapa kebutuhan dari PB PON Papua. Untuk itu pihaknya juga masih menunggu.
“Pada prinsipnya kami DPR Papua ingin membantu, sehingga PON XX Papua bisa dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan sukses hingga selesai. Tetapi kita tetap harus menunggu semua rincian kekurangan yang dibutuhkan oleh PB PON Papua,” terangnya.
Selain itu, Politisi Partai NasDem ini juga mengungkapkan, jika Pansus PON dan Peparnas DPR Papua telah melakukan RDP bersama PB PON Papua dan 4 klaster Sub PB PON dan telah mendengar ada banyak masalah dan kendala – kendala yang ada.
Menurutnya, meski venue – venue telah selesai dibangun, akan tetapi sarana penunjang venue itu belum selesai. Misalnya akses jalan, air bersih dan listrik serta lainnya, sehingga ini juga masih membutuhkan anggaran untuk menuntaskan itu.
Apalagi tandas Jhony Banua Rouw, kontingen akan berdatangan pada pertengahan Septermber 2021 dan ini tinggal 29 hari lagi pembukaan PON XX Papua, namun masih ada biaya – biaya yang belum terealisasi yakni Rp 1,4 triliun dari APBN.
“Jadi, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Kita berharap pihak eksekutif mengambil langkah-langkah mengundang PB PON Papua dan 4 Klaster Sub PB PON untuk membicarakan masalah-masalah ini. Dan, bagaimana mengantisipasi jika dana Rp 1,4 triliun tidak cair?,” tekannya.
Padahal, kata Jhony Banua Rouw, anggaran itu merupakan kunci pelaksanaan PON XX Papua. Jika itu tidak cair, maka PON Papua bisa saja tidak berjalan, karena ada anggaran untuk konsumsi atau makan minum, tranportasi lokal, hotel, honor wasit/juri dan lainnya belum ada.
“Jika itu tidak ada, maka bisa saja tidak jalan, itu masalahnya. Jadi, ini menjadi perhatian serius kita. Kita ingin supaya kita juga membantu dan mengambil langkah-langkah,” ujarnya.
Semestinya, Pemprov Papua sebagai tuan rumah yang sigap dalam menangani masalah-masalah tersebut, tapi ini kesannya justru DPR Papua yang sibuk dalam persiapan PON.
Untuk itu, sekali lagi Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, tekankan terkait masalah itu, seharusnya eksekutif segera mengambil langkah-langkah.
“Ini yang kita minta eksekutif segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga PON XX Papua bisa berjalan dengan sukses dan juga berjalan dengan baik,” pintanya.
Bahkan kata Jhony, di PON XX Papua ini, semua pihak ingin menjaga nama baik Papua.
“Jangan sampai PON sudah berjalan, lalu orang datang sudah berharap makan gratis, tranportasi ditanggung, namun tiba-tiba mereka tidak bisa keluar hotel, lantaran belum bayar hotel. Ini kan bisa membuat malu Papua,” cetusnya.
Menurut Jhony Banua Rouw, PON XX Papua ini, merupakan sejarah baru yakni pertama kali di Indonesia bahwa tuan rumah PON yang tanggung biaya tranportasi lokal, akomodasi dan konsumsi serta lainnya.
“Ini sejarah baru. Di Jabar, itu setengah-setengah seperti di Jawa Barat itu, 50 persen ditanggung tuan rumah, 50 persen oleh peserta. Tapi di Papua 100 persen ditanggung tuan rumah,” bebernya.
Oleh karena itu legiskator Papua ini kembali mengingatkan, masih ada kekurangan anggaran Rp 1,4 triliun dan permintaan tambahan anggaran dari PB PON sebesar Rp 500 miliar. Sedangkan tahun ini di APBD Induk tahun 2021, sudah dianggarkan Rp 600 miliar.
“Ini mau minta tambah anggaran lagi sebesar Rp 500 miliar. Itu artinya uang cukup banyak untuk kebutuhan PB PON,” tutup Jhony Banua Rouw. (Tiara).
