Jayapura – Meski perdebatan sengit sempat terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus PON dan Perpanas DPR Papua, dikarenakan masih ada sejumlah sarana penunjang venue PON belum selesai termasuk kendala lainnya. Namun dalam RDP ini bukan mencari kesalahan satu sama lain, akan tetapi tujuan RDP ini untuk mencari solusi kekurangan dalam pelaksanaan PON XX Papua, sehingga diharapkan PON XX Papua ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan sukses hingga selesai.
Namun tidak dipungkiri, jika hingga saat ini anggaran untuk komsumsi, akomodasi dan lainnya yang bersumber dari anggaran APBN sebesar Rp 1,4 triliun itu belum turun sampai hari ini, sehingga membuat Pemprov Papua dan DPR Papua untuk segera mencari solusinya.
Untuk itu, Pemprov dan DPR Papua diminta untuk mendesak Menteri Keuangan dan Presiden RI, Ir Joko Widodo untuk segera mencairkan anggaran Rp 1,4 triliun tersebut.
Desakan itu disampaikan oleh Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano, MM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus PON dan Perpanas DPR Papua di Hotel Horison Ultima, Entrop, Kota Jayapura, Senin (30/08) semalam.
“Yang saya usulkan kepada DPR Papua, pertama bersama dengan Pemprov Papua desak pemerintah pusat, desak bapak Presiden, desak Menteri Keuangan dan desak Menpora untuk cairkan Rp 1,4 triliun itu, agar konsumsi, akomodasi, tranportasi berjalan termasuk honor wasit, dewan juri, tes event dan lainnya,” kata Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano, MM atau yang akrab disapa BTM.
Menurut BTM yang juga menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, anggaran dari APBN sebesar Rp 1,4 triliun itu, harus didorong ke pemerintah pusat agar cepat cair, meski komitmen Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa meski tidak ada uang, pelaksanaan PON XX Papua harus tetap berjalan.
Apalagi, lanjutv BTM, ini tinggal 20 hari lagi kontingen PON sudah mulai berdatangan ke Papua dan 30 hari lagi, pembukaan PON XX Papua akan berlangsung.
Namun Untuk Kota Jayapura, BTM mengungkapkan jika venue – venue sudah siap 100 persen untuk dipertandingkan, tinggal layar saja yang belum, namun progresnya telah mencapai 95 persen dan akan selesai pada awal September 2021.
Untuk itu, ia berharap sarana penunjang venue yang belum selesai agar dapat diselesaikan oleh Dinas PUPR Provinsi Papua, dengan menambah tenaga kerja dan jam kerja alias lembur.
Yang jelas, tandas BTM, jika Sub PB PON Kota Jayapura sudah siap dan all out untuk mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua khususnya di Kota Jayapura.
“Kami serius, kami tidak main-main. Kami all out untuk suksesnya PON XX di Kota Jayapura, khususnya. Karena Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua dan terbanyak venue PON dan Cabang Olahraga di Kota Jayapura. Lihat saja kehadiran kami lengkap dan siap untuk mensukseskan PON dan kami mendukung bapak Gubernur untuk sukseskan PON di Kota Jayapura,” tandasnya.
Namun terkait hasil pengawasan DPR Kota Jayapura terhadap sarana penunjang venue PON XX Papua yang belum selesai, Ketua DPR Kota Jayapura, Abisai Rollo pada kesempatan itu memberikan rekomendasi kepada Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE, Ketua PB PON Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH serta Ketua Pansus PON dan Perpanas DPR Papua, Kamasan Jack Komboy.
Dimana, DPR Kota Jayapura bersama Sub PB PON Kota Jayapura pada 26 Agustus 2021, telah mengunjungi 16 venue yang ada di Kota Jayapura dan menemukan sejumlah sarana penunjang venue PON belum selesai seperti jalan masuk, air bersih dan lainnya.
Usai RDP, dalam pers conference Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS menegaskan, jika dalam RDP ini, DPR Papua tidak mencari kesalahan, tapi bagaimana bersama-sama untuk mencari solusi kekurangan dalam pelaksanaan PON XX Papua.
Jhony Rouw mengungkapkan, jika dari hasil RDP untuk mendengarkan kesiapan PB PON Papua dan Sub PB PON dan mereka menyatakan siap melaksanakan PON XX Tahun 2021, meskipun ada kendala utama bagi PB PON Papua dan 4 klaster Sub PB PON bahwa anggaran APBN Rp 1,4 triliun yang menjadi kesepakatan, itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, yang hingga kini belum cair.
“Sampai hari ini, kami dengar bahwa itu belum dikirimkan kepada PB PON Papua dan ini sangat mengganggu persiapan pelaksanaan PON di Papua,” ungkap Politisi Partai NasDem itu.
Padahal diketahui, dari Rp 1,4 triliun, itu diperuntukan untuk konsumsi, akomodasi, tranportasi lokal dan lainnya. Dan ini adalah kunci utama dalam pelaksanaan PON XX Papua. Karena dalam pelaksanaan PON XX Papua, semua biaya konsumsi, akomodasi dan tranportasi semua ditanggung oleh Pemprov Papua atau PB PON Papua.
Kata Jhony Banua Rouw, tentu saja, hal ini menjadi sejarah baru pelaksanaan PON di Indonesia, karena masalah konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh tuan rumah.
“Nah, inilah yang menjadi masalah dan dalam waktu dekat kita akan minta pemerintah pusat segera untuk mencairkan atau mengirimkan dana Rp 1,4 triliun, karena tanpa uang ini sangat mengganggu pelaksanaan PON di Papua,” jelas Jhony Banua Rouw atau yang disingkat JBR.
JBR menambahkan, jika hasil RDP ini, selain ditemukan kekurangan anggaran Rp 1,4 triliun, juga sarana penunjang venue PON seperti akses masuk atau jalan masuk ke venue, air bersih, listrik dan lingkungan di venue yang juga belum siap.
“Ya, tadi kita terima aspirasi yang disampaikan DPR Kota Jayapura bahwa masih sangat banyak venue sarana penunjangnya belum selesai. Saya pikir ini akan menjadi konsen kita untuk meminta Dinas PUPR Provinsi Papua dan Disorda Provinsi Papua untuk berkoordinasi menyelesaikan hal ini,” terangnya.
Padahal, ungkap Jhony Banua Rouw, jika venue – venue PON telah dibangun dengan megah dan bagus, namun sarana penunjang belum selesai. Pelaksanaan PON XX Papua sendiri sudah direncanakan jauh hari, bahkan sempat tertunda 1 tahun.
“Bagaimana kita punya venue begitu bagus, bertaraf internasional, tapi akses jalannya tidak ada. Ini kan memalukan. Masak kita bisa membuat venue yang begitu mahal, namun akses jalan belum ada. Padahal, PON XX Papua ini sudah direncanakan jauh hari, bahkan sempat ditunda 1 tahun, sangat ironis jika kepala dinas tidak bisa mengartikan atau menyelesaikan masalah ini dengan baik, sehingga kami minta dinas terkait segera mengambil langkah-langkah,” tegas JBR.
Ketua Pansus PON dan Perpanas DPR Papua, Kamasan Jack Komboy menambahkan, jika Pansus mengundang PB PON dan 4 Klaster Sub PB PON Papua, untuk mencari soluasi terkait berbagai kendala, termasuk kekurangan anggaran untuk penyelenggaraan PON XX Papua.
“Nah, dari hasil diskusi ini, nanti akan menjadi ranah kami di lembaga DPR Papua. Tentunya Pansus tadi sudah mengundang termasuk pimpinan DPR Papua dan tadi pimpinan DPR Papua sudah menyampaikan setelah pertemuan ini, besok ada langkah-langkah yang diambil,” jelasnya.
Yang paling utama akan kita lakukan, lanjut Jack Komboy, yaitu akan memanggil pihak eksekutif terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua. Sehingga disitulah kami berdiskusi untuk mencari solusi dan ruang – ruang yang bisa digunakan.
Sebab, kata Jack Komboy, PON XX Papua tinggal 20 hari lagi kedatangan kontingen dan 30 hari lagi pembukaan PON XX Papua, sehingga RDP ini sangat penting untuk mendengar langsung kebutuhan pelaksanaan PON XX Papua.
“Tentunya ada Plan A dan Plan B yang disiapkan oleh PB PON Papua, tentunya berkoordinasi dengan Sub PB PON. Nah, tugas kami adalah mencari solusi terkait anggaran Rp 1,4 triliun,” paparnya.
Sementara itu, Ketua PB PON Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH dalam RDP itu sempat memaparkan progress – progress yang telah dilakukan oleh PB PON Papua dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XX nanti di Bumi Cenderawauh ini
Kendati demikian tegas Yunus Wonda, jika PON Papua tetap akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yakni pembukaan pada 2 Oktober 2021 dan sudah adanya pertandingan pada pertengah September 2021.
Yunus Wonda yang juga sebagai Wakil Ketua I DPR Papua ini sempat memaparkan anggaran APBN Rp 1,4 triliun yang hingga kini belum cair. Diantaranya untuk konsumsi sebesar Rp 775 miliar lebih, akomodasi sewa hotel, non hotel, perlengkapan akomodasi non hotel dan hotel pemda di 4 klaster penyelenggara, bidang transportasi, bidang pertandingan termasuk honor juri/wasit, bidang kesehatan, bidang TIK, bidang pemasaran, bidang sarana dan prasar, bidang optimalisasi dampak lingkungan dan bidang sosial budaya.
Namun diakui, jika sampai saat ini anggaran APBN Rp 1,4 triliun itu belum turun.
“Anggaran Rp 1,4 triliun itu, sampai sekarang belum turun. Tapi, bagi kami PB PON Papua biarkan itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Kami PB PON Papua apapun konsekuensinya, kami akan terus pastikan PON XX Papua berjalan,” tandas Yunus Wonda.
Untuk itu, Yunus Wonda menambahkan, jika PB PON Papua berkomitmen besar bahwa apapun situasinya, pihaknya siap melaksanakan PON sesuai schedule. Sebab, yang bisa menggeser atau membatalkan PON XX Papua, itu Presiden.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPR Kota Jayapura, Abisai Rollo yang juga Ondoafi ini menegaskan, jika 10 Ondoafi di Port Numbay telah mendukung pelaksanaan PON XX Papua.
“Jadi kita sudah minta semua Ondoafi untuk tidak melakukan aksi palang memalang venue PON XX Papua, nanti disampaikan secara baik-baik sehingga semua bisa diselesaikan dengan baik dan PON akan berlangsung dengan baik. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi. Papua bisa dan saya yakin itu pasti bisa,” pungkasnya. (Tiara).
