Deki Nawipa : Komisi V DPR Papua Berikan Catatan Khusus Kepada Kepala BPSDM
Jayapura – Mengalami berbagai kendala dan permasalahan saat melanjutkan kuliah di beberapa negara, sejumlah mahasiswa asal Papua yang di kirim ke sejumlah negara studi, datang mengadu ke DPR Papua dalam hal ini Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan.
Sejumlah mahasiswa itu diterima langsung Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah didampingi Anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol dan Deki Nawipa di ruang rapat Komisi V DPR Papua, Selasa (23/08).
Salah satu penerima beasiswa BPSDM Provinsi Papua, Kadir Yelipele menjelaskan tujuan dirinya dan teman-temannya mendatangi Komisi V DPR Papua untuk menyampaikan sejumlah kendala dan keluhan yang dialami oleh beberapa mahasiswa yang telah dikirim ke berbagai berbagai negara.
Kadir Yelipele bahkan membeberkan, jika pemerintah tidak lagi membiayai dengan baik, dari masing-masing jurusan yang ada di kota studi yang ada di sejumlah negara seperti Amerika, Kanada, Philipina, New Zealand, Ruzia dan lainnya.
“Jadi, kami terkendala masalah biaya. Itu saya alami sendiri, saya tidak diberi jadwal untuk terbang ke Philipina dengan alasan pemerintah tidak bayarkan atau jadwal tidak dirilis untuk terbang,” ungkap Kadir Yelipele kepada Wartawan usai bertemu Komisi V DPR Papua.
Akibat dari itu, Kadir Yelipele, akhirnya dipulangkan ke Indonesia sehingga ia tidak bisa lagi melanjutkan kuliahnya sampai saat ini. Begitu juga dengan sejumlah temannya di beberapa negara, mengalami nasib yang sama, tidak bisa
melanjutkan kuliah lagi akibat tidak ada dukungan biaya dari pemerintah.
“Jadi, tidak diteruskan. Artinya, kami ini ditelantarkan dari tahun 2015 sampai 2021. Hal yang sama juga dialami oleh teman-teman saya di beberapa negara, diantaranya Kanada, Rusia, Philipina, Australi, New Zealand, Amerika dan lainnya,” bebernya.
Padahal, ungkap Kadir Yelipele, SK atau kontraknya dengan BPSDM Provinsi Papua masih aktif.
“Biasanya dikontrak dalam lima tahun sekali keberangkatan. Tapi setelah diberangkatkan, tidak dibiayai. Padahal, kontraknya atau dananya sedang berjalan, tapi orang-orangnya tidak kuliah alias ditelantarkan,” kata Kadir.
Kendati demikian, Kadir bersama dengan rekan-rekannya tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. Padahal, pihaknya sudah menanyakan hal itu kepada BPSDM Provinsi Papua, namun tidak di respon.
“Ini kami yang ditelantarkan, sangat banyak sekali. Di Papua ini mungkin sudah mencapai 100 sampai 200 orang ada. Kami sudah menanyakan hal itu ke BPSDM, tapi alasannya kalian tidak punya hak lagi, dana Otsus sudah habis dan yang sering disampaikan gubernur tidak lagi pengiriman mahasiswa keluar negeri, sementara kami bukan dikirim, tapi kami sudah ingin kuliah, karena SK sudah ada, tinggal dikasih jalan,” ujar Kadir.
Sementara itu, alumni mahasiswa dari Rusia, Edius Kogoya, menilai ada kegagalan dari BPSDM Provinsi Papua dalam program pengiriman mahasiswa Papua ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri ini.
“Mereka sudah terima, tapi tidak lihat ke lapangan dan evaluasi dengan baik terhadap mahasiswa yang dikirim ke luar negeri, namun kemudian menerima lagi sehingga masalah bertumpuk terus,” cetusnya.
Bahkan lanjut Edius Kogoya, SK untuk sejumlah anak-anak Papua yang akan dikirim kuliah di luar negeri, sampai sekarang belum jelas, terutama pembiayaan mereka.
“Jadi, BPSDM ini suka – suka, mereka kirim berapa, karena anak-anak ini tidak bisa nuntut. Mereka tidak tahu berapa yang harus dibiayai. BPSDM juga membiayai kuliah, namun tidak membiayai penelitian mahasiswa,” beber Edius.
Oleh karena itu, terkait untuk pengiriman mahasiswa keluar negeri, Edius Kogoya berharap BPSDM dapat melibatkan alumni, sehingga tidak melibatkan pihak ketiga.
“Ada banyak alumni yang mengerti system di masing-masing negara, tapi BPSDM tidak mengerti. Seperti di Rusia, Bahasa Rusia yang dipakai, tidak menggunakan Bahasa luar. Akhirnya kami yang datang menjelaskan,” ungkapnya.
Untuk itu, Edius Kogoya berharap orang-orang yang mengurusi pengiriman anak-anak Papua kuliah ke luar negeri, harus dirubah, yang mengerti system pendidikan di luar negeri.
“Ini malah bukan orang – orang pendidikan yang mengurus pengiriman mahasiswa keluar negeri. Jadi harus dirubah. Karena pendidikan sangat penting dan harus bekerjasama dengan alumni agar berjalan dengan baik,” tandasnya.
Ketua GMKI Cabang Jayapura, Opinus Sogoneap saat memfasilitasi sejumlah mahasiswa ke Komisi V DPR Papua,
mengaku prehatin dengan kondisi yang dialami mereka.
“Jujur kami prehatin dengan mereka yang nasibnya terkatung-katung, karena biayanya tidak jelas dari BPSDM Provinsi Papua sehingga kami fasilitasi mereka bertemu Komisi V DPR Papua dengan tujuan supaya ada solusi nasib mereka,” ujar Opinus Sogoneap.
Sehingga Opinus berharap agar ada pembenahan secara optimal dalam pengiriman anak-anak Papua untuk kuliah di luar negeri tersebut, agar mereka dapat kuliah dengan baik dan kembali ke Papua untuk membangun daerah ini.
Sebab, kata Opinus untuk membangun Papua ini, tidak ada acara lain, kecuali melalui pendidikan atau SDM.
“SDM ini sangat diperlukan sekali. Apalagi, teman-teman yang kuliah di luar negeri itu, pasti punya ilmu yang tidak ada di Indonesia atau Papua khususnya, sehingga ketika datang bisa bersama-sama berkolaborasi membangun Papua,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, Opinus berharap BPSDM Provinsi Papua harus transparan dalam membiayai anak-anak Papua yang kuliah di luar negeri, agar mereka kembali membangun Tanah Papua.
“Kami harap pemerintah jangan bermain-main dalam membiayai pendidikan ini. Karena jika pemerintah bermain-main, kedepan siapa yang akan membangun daerah ini? Jadi kami harap BPSDM jangan bermain-main membiayai anak-anak Papua yang kuliah di luar negeri,” tegas Opinus Sogoneap.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah mengaku jika memang pihaknya didatangi anak-anak Papua yang studi di beberapa perguruan tinggi di dunia.
“Mereka mengeluhkan beberapa hal. Namun dari awal saya tekankan agar evaluasi dan perbaiki managemen BPSDM ini, wajib hukumnya. Sebab, pengaduan yang ada, terkait anak-anak yang studi di luar dan beasiswa mereka terlambat dikirim, mereka juga merasa tidak ada control dari BPSDM,” ujar Fauzun.
Untuk itu, Politisi Partai NasDem ini mengharapkan harus ada control yang jelas dari BPSDM Provinsi Papua ke perguruan tinggi di sejumlah negara tersebut.
Menurutnya, jika hal itu tidak diikuti dengan managemen yang baik, maka tentu akan menjadi sebuah mimpi dan membuang uang saja.
“Jadi harapan besar kita adalah pendidikan menjadi salah satu hal yang urgent untuk membangun SDM Papua, tapi sayang managemen BPSDM sendiri masih jauh dari harapan kita. Untuk itu, grand desain yang ada harus jelas, artinya kalau ini adalah beasiswa affirmasi, ya tentu harus ada evaluasi dan sejauhmana, apakah betul-betul bermanfaat bagi anak-anak dan seperti apa yang dirasakan dan penggunaan anggaran juga harus jelas,” tandas Fauzun Nihayah.
Apalagi, ungkap Fauzun Nihayah, berdasarkan audit BPK RI pada tahun 2020 bahwa ada temuan terhadap BPSDM Provinsi Papua sebesar Rp 2,6 miliar, namun ternyata tidak tepat sasaran. Sebab, berdasarkan penelusuran BPK bahwa pada periode tahun anggaran 2020 terdapat 237 penerima beasiswa affirmasi tidak lagi berstatus sebagai mahaiswa aktif, namun tetap menerima biaya hidup bulanan.
“Tadi juga disampaikan perwakilan mahasiswa kita dari Philipina, beberapa temannya sudah tidak lagi kuliah, ternyata masih jalan biaya hidup mereka. Ini kan satu hal yang aneh, artinya tidak ada evaluasi dari BPSDM untuk mengecek sejauhmana anak-anak Papua yang ada di negara studi,” ungkap Fauzun.
Untuk itu, tandas Fauzun, pihaknya meminta BPSDM Provinsi Papua harus memiliki kapasitas atau sumber daya manusia kepegawaian yang harus paham kondisi di negara studi, sehingga mereka bisa menjembatani ketika ada persoalan.
“Seperti kasus tadi di Rusia, mungkin menggunakan Bahasa Rusia ketika anak-anak ada masalah di kampusnya, tapi tidak direspon oleh BPSDM. Ini kan satu hal yang sangat kita sesalkan, sehingga BPSDM harus membenahi di internal mereka,” tekannya.
Hal senada dikatakan Natan Pahabol, Anggota Komisi V DPR Papua bahwa pihaknya mengakui ada sejumlah permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Papua di luar negeri, baik masalah keuangan, komunikasi dan lainnya.
“Jadi memang belum ada evaluasi total yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Papua terhadap pengiriman anak-anak Papua ke luar negeri. Kita dapat informasi dari mereka yang cukup menyedihkan, terkait dengan maksud baik Gubernur dalam investasi masa depan Papua ini, itu sudah bagus sehingga kami beri apresiasi, tapi jajarannya yang ada dibawah ini, tidak melaksanakan itu dengan baik,” cetusnya.
Sehingga tandas Natan, BPSDM Provinsi Papua yang menyelenggarakan perlu meningkatkan managemen mereka secara internal.
Untuk itu, kata Natan, jika pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan Komisi V DPR Papua untuk menindaklanjuti keluhan mahasiswa Papua di luar negeri ini.
“Namun kita akan menjadwalkan untuk mengundang BPSDM Provinsi Papua maupun anak-anak yang mengeluh, untuk diskusi bersama dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang baik,” imbuhnya.
Bahkan, Politisi Partai Gerindra ini meminta BPSDM Provinsi Papua juga harus transparan menjelaskan program pengiriman anak-anak Papua kuliah di luar negeri itu, baik jumlahnya, anggarannya, yang lulus, tidak selesai dan lainnya.
“Berapa yang selesai dan mereka bekerja dimana saja? Berapa yang masih nganggur? Berapa yang gagal, alasannya apa, itu harus jelas. Berapa lagi yang mau dikirim? Berapa anggaran yang sudah habis, itu semua harus jelas juga. Pak Kepala BPSDM siapkan data dan presentasikan karena kami akan undang dalam waktu dekat ini,” tegas Natan Pahabol.
Sebab, tandas Natan, jika hal itu tidak disampaikan secara transparan, maka Komisi V DPR Papua bisa mempertimbangkan agar tidak usah lagi mengirim anak-anak Papua kuliah ke luar negeri.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Papua, Deki Nawipa meminta agar BPSDM Provinsi Papua harus melibatkan Komisi V DPR Papua dalam pengawasan terhadap program pengiriman anak-anak Papua kuliah di luar negeri tersebut.
“Kami ingatkan kalian melakukan kunjungan ke negara-negara studi, itu harus ada keterlibatan dari Komisi V DPR Papua, sebagai fungsi control, tapi tidak pernah ada tanggapan, akhirnya ketemu masalah ini. Mahasiswa yang ada di luar negeri mereka datang mengeluh ke kami,” tandas legislator Papua itu.
Padahal, ungkap Deki Nawipa, dana Otsus masih berlanjut, sehingga mestinya tidak ada permasalahan yang dialami anak-anak Papua yang kuliah di luar negeri itu.
“Itu perlu koreksi bagaimana jika kekurangan anggaran atau managemennya, tapi memang kami pada prinsipnya sudah mengingatkan agar melibatkan anggota dewan, agar pengiriman anak-anak Papua kuliah di luar negeri itu berjalan dengan baik,” tukasnya.
Terkait dengan itu, tegas Deki Nawipa, Komisi V DPR Papua memberikan catatan khusus kepada Kepala BPSDM Provinsi Papua.
“Kenapa dinas – dinas atau OPD lain yang kinerjanya nampak dan punya prestasi, tapi hari ini gubernur ganti. Seharusnya juga harus ada catatan untuk BPSDM. Bila perlu Kepala BPSDM ini juga harus diganti, tidak bisa kita tunggu – tunggu, karena ini menyangkut SDM Papua. Jika memang kinerjanya BPSDM dinilai sudah tidak benar, ini faktanya ada mahasiswa datang mengadu ke kita, dan ini bukan yang pertama, bahkan sudah sering,” kata Deki.
“Jadi lebih bagus ada catatan dan ganti juga langsung Kepala BPSDM karena kami lihat kinerjanya tidak baik, tidak bisa mengatasi masalah adik-adik mahasiswa yang ada di luar negeri. Jadi kami minta pak gubernur juga kasih catatan untuk copot dia untuk diganti,” tegas Deki Nawipa dengan nada kesal. (Tiara).
