Jayapura – Dinamika pergantian Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH masih menjadi sorotan berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai keputusan itu justru menghambat kemajuan pembangunan Papua di sektor kesehatan.
Sebab di masa setengah tahun kepemimpinannya, Aloysius telah sukses melakukan banyak gebrakan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya RS Rujukan Nasional di Kawasan Indonesia Timur Dengan Pelayanan Kesehatan Terlengkap, Terbaik, Terpercaya, Bermutu dan Dibanggakan.”
“Secara kasat mata, RSUD Jayapura ini berubah drastis sekarang, sudah tertata dengan baik. Penyegaran boleh saja, sedangkan dia dicopot itu salah, mereka tidak lihat karyanya yang nyata. Dia hebat, dia rubah rumah sakit yang kumuh jadi bagus dan sedang menata sistem pelayanan. Gedung parkir dibangun, para pedagang yang kumuh dia tata dan pindahkan, Gedung MCC yang mangkrak belasan tahun difungsikan, bangun IGD baru, lalu ada gedung Jantung Terpadu 4 Lantai yang sudah rampung dan siap difungsikan. Otak di balik semua ini ya dia, Aloysius,” kata Ketua Umum Pendidikan dan Riset Kesehatan (YPRKES) Jayapura, Drs. Wempi Aronggear, BSc,MSc.PH.
Menurut Wempi, pernyataan Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua, M. Rifai Darus di media bahwa capaian kinerja Aloysius rendah adalah sangat prematur dan keliru, sekaligus menunjukkan si jubir tidak profesional dan tidak mengerti tentang persoalan rumah sakit.
“Dia lihat dari sisi mana? Saya lihat dia hanya orang awam saja, tetapi dia tidak mengerti bahwa untuk menjadi rumah sakit tipe B dan pendidikan saja, kapasitas tempat tidur itu harus 500. Sekarangkan RSUD Jayapura masih 300 bed, jadi tidak memenuhi syarat. Artinya, infrastruktur dan mutu pelayanan itu saling berkaitan. Karena itu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Aloysius Giyai dalam rangka pemenuhan fasilitas ini sudah bagus. Harusnya didukung agar kerinduan masyarakat bisa memiliki rumah sakit bertaraf internasional, modern bisa terpenuhi,” tegas Wempi yang juga salah satu Ketua RT di pemukiman belakang RSUD Jayapura ini.
Pengamat politik asal Papua, Frans Maniagasi juga mengaku kaget mendapat informasi mengenai pergantian Aloysius. Menurut Frans, Gubernur Papua memang memiliki otoritas untuk menggantikan kepala OPD atau stafnya. Hanya saja gubernur perlu juga mendengar dan memperoleh masukan yang komprehensif sebelum memutuskan untuk mengganti pejabat yang bersangkutan.
“Lebih elegan, mestinya Gubernur Lukas Enembe memanggil kepala OPD atau staf yang bersangkutan, menegur dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau Gubernur hanya memperoleh masukan dari satu sisi saja terutama orang-orang dekatnya, rasanya kurang elok. Apalagi pejabat yang diganti ini selama ini berprestasi, terlepas dari kekurangan dan kelemahan mereka. Perlu kearifan sebagai pemimpin sebelum mengambil keputusan ini, perlu pertimbangan dari berbagai aspek,’’ kata Frans.
Menurut Frans, Papua akan menghadapi PON XX yang rencananya akan digelar bulan Oktober 2021 mendatang. Tentunya membutuhkan konsolidasi dan koordinasi serta komunikasi yang terpadu oleh stake holders, terkait baik di Papua dan Nasional. PON XX di Papua ini dilaksanakan di tengah pandemi dan ancaman Covid- 19 yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
“Pelaksanaan PON XX ini harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan di Papua cukup berhasil meskipun masih banyak hal mendasar yang membutuhkan pembenahan. Nah orang-orang berprestasi di bidang kesehatan seperti Aloysius ini mestinya harus dipertahankan untuk bekerja mendukung pelaksanaan PON,” tutur Frans.
Anggota Komisi IX DPR RI Mesakh Mirin juga menyampaikan hal serupa. Mesakh menilai, Gubernur Lukas Enembe keliru menganti jabatan Aloysius Giyai sebagai Direktur RSUD Jayapura secara tidak terhormat.
“Dari sekian banyak SKPD dan OPD, dr. Aloysius Giyai adalah orang yang mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur. Dia ini salah satu tiang penopang pemerintahan Lukas Enembe-Klemen Tinal selama tujuh tahun ini. Kinerjanya terbukti sangat bagus. Tapi kenapa dia dicopot dan non job,” kata Mesakh.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai Aloysius Giyai adalah salah satu aset SDM Asli Papua yang mampu bersaing di tingkat nasional dengan berbagai gebrakan cerdasnya di bidang kesehatan. Sebut saja, ia mampu mengubah wajah kumuh RSUD Abepura hingga menjadi rumah sakit milik pemerintah terbaik di Tanah Papua saat ini, membentuk Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) untuk mengawal pembangunan kesehatan di Papua, meluncurkan program Kartu Papua Sehat (KPS) bagi pelayanan gratis Orang Asli Papua, dan menerjunkan tenaga kesehatan ke wilayah pedalaman lewat Satgas Kaki Telanjang.
“Saran saya, Gubernur Lukas meninjau kembali keputusan ini demi kemajuan pembangunan kesehatan ke depan. Biarkan Aloysius bekerja merampungkan grand desain pembangunan RSUD Jayapura yang sudah dicanangkannya,” tegas legislator dapil Papua tersebut.
Mantan Ketua PMKRI Cabang Jayapura 2017-2019 Beni Bame menilai sosok Drg. Aloysius Giyai memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam bidang kesehatan di Tanah Papua, bahkan Indonesia Timur.
“Hanya dia yang mampu menterjemahkan Visi dan Misi Gubernur Papua pada bidang kesehatan selama ini. Tapi kita sedih, dicopot tanpa alasan yang jelas, tanpa indikator capaian kerja. Kami hanya kuatir, para gubernur kecil yang kejar kepentingan ikut manfaatkan Gubernur Lukas menghancurkan sektor kesehatan yang mulai pelan-pelan diperbaiki dan ditingkatkan. Yang korban nanti masyarakat Papua,” tegas Bame.
Bame juga meminta Gubernur Papua dan orang-orang dekat di sekelilingnya agar mencermati seluruh dinamika politik dan pemerintahan untuk lebih bijaksana mengambil keputusan. Sebab menjelang PON, persoalan dualisme Sekretaris Daerah dan proses pergantian Wakil Gubernur Papua masih membayangi pelaksanaan PON XX Papua yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada Oktober 2021 mendatang.
