SENTANI- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw mengatakan, rekayasa lalu lintas terkait dengan kesiapan penyelenggaraan PON Papua khususnya di kabupaten Jayapura akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun ini.
“Dari sisi kewenangan untuk kegiatan PON, penggunaan jalan nasional itu ada di balai jalan dan PB PON Papua. Tapi secara kebutuhan bulan Agustus sudah dilakukan simulasi terkait dengan rekayasa lalu lintas itu,”kata Alfons Awoitauw, Rabu (28/7/2021) siang.
Alfons menjelaskan, rekayasa itu dilakukan untuk mobilisasi para tamu PON dan atlet yang akan menghadiri kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, pemerintah Provinsi dan Pemkab Jayapura telah melakukan pembangunan sejumlah ruas jalan alternatif yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat penyelenggaraan pekan olahraga Nasional tahun 2021 nanti yang akan digelar pada bulan Oktober.
“Sebelum itu dimanfaatkan, perlu dilakukan rekayasa lalu lintas terkait bagaimana pemanfaatan atau penggunaan jalur jalur lalu lintas yang akan dimanfaatkan baik oleh masyarakat maupun para tamu PON,”katanya.
Ia menjelaskan secara keseluruhan, rekayasa lalu lintas ini menghubungkan tempat penginapan dan pergerakan moda transportasi pada ruas ruas jalan nasional provinsi atau jalan alternatif yang sudah dibangun.
“Oleh karena itu yang paling dibutuhkan dalam kegiatan rekayasa lalu lintas itu adalah terkait dengan pemenuhan SDM, karena SDM inilah yang akan memenets terkait dengan pergerakan moda transportasi dan arus balik dari semua kegiatan public,”terangnya.
Kemudian yang berikutnya kebutuhan sarana pendukung, gimana yang berkaitan dengan sarana pendukung ini berada di masing-masing organisasi seperti Polres, Dinas perhubungan dan juga balai jalan.
“Tidak sulit untuk mengkomunikasikan hal-hal ini tinggal dilihat kalau memang keterlibatan SDM kita dibutuhkan di ruas jalan tertentu, misalnya membutuhkan berapa personil, maka perlu tambahan sarana pendukung,” kata Alfons lagi.
Fokus kegiatan rekayasa lalu lintas ini nanti akan dilakukan di Jalan Utama, karena kemungkinan besar jalan alternatif yang sudah dibangun itu akan dipakai atau digunakan untuk layanan publik. Namun ini semua bisa terjadi ketika ada rekomendasi dari balai wilayah Jalan Papua.
“Tinggal dari balai wilayah jalan dan dir Polda Papua mengkomunikasikan titik-titik mana yang akan kita lakukan rekayasa lalu lintas. Maka semua kita akan ada di ruas jalan tersebut untuk mengamankan. Yang paling krusial adalah pembukaan dan penutupan karena itu akan terjadi lonjakan,” tutup Alfons.
