Jayapura – Guna mempertanyakan, sudah sejauh mana progres persiapan PON XX tahun 2020, maka Komisi V DPR Papua menggelar rapat koordinasi bersama dengan mitra dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Disorda) Papua, yang kegiatannya dilaksanakan di Hotel Grand Suny, Jalan Baru Kota Jayapura, Selasa siang (27/07).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR Papua, Timeles Jikwa, SE di dampinggi Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzan Nihaya dan Anggota Komisi IV masing-masing Namantus Gwijangge, Yohanis Ronsumbre, Hengky Payage, Natan Pahabol dan Piter Kwano yang berlansung di Hotel Grand Suny Abepura, Selasa (27/07/2021).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda atau Kadisorda Papua, Alexander Kapisa mengatakan, jika kesimpulan pada rapat hari ini, pihaknya lakukan koordinasi dengan Komisi V DPR Papua sebagai mitra, mengenai penerapan penganggaran di tahun 2020.
“Kami sudah menjelaskan kepada Komisi V DPR Papua ini, struktur anggaran kita pada tahun 2020 lalu. Dimana 2020 lalu kami dari sisi anggaran penyerapannya mencapai 92,53 persen. Sedangkan dari sisi fisik itu 99,8 persen, ” kata Alexander Kapisa kepada wartawan usai rapat.
Selain itu lanjutnya, tadi dalam rapat jugs ada catatan lain dari Komisi V. Yakni bagaimana penyelesaian hutang-hutang pembayaran terhadap venue-venue yang sudah selesai 100 persen.
“Jadi dari sisi anggaran juga, kami sudah membayar sejak 2020-2021 dan untuk 2021 ini semua pembayaran venue lunas,” jelasnya.
Namun ketika disingung terkait kesiapan dari venue PON XX, Kapisa mengatakan, jika dari 13 venue yang ada, tinggal satu venue yang sementara di bangun oleh pihaknya. Salah satunya yaitu Rugbi, sedangkan 12 venue lainnya itu sudah selesai 100 persen.
“Tinggal kami bersinergi dengan Dinas PUPR untuk penataan kawasan dan PB PON untuk fungsional venue. Misalnya meja, kursi, karpet dan lain-lain,” terangnya.
Sementara itu, ditempat yang sama Ketua Komisi V Timiles Jigwa, mengatakan, kesimpulan pihaknya, ini hanya masalah koordinasi kerja saja dalam persiapan PON.
“Pak Kadis juga sudah menjelaskan langsung ke kami sejauh mana progres pembangunan venue-venue PON yang ada. Dan tadi pak Kadis menyatakan jika anggaran Rp. 36 miliar sudah disiapkan, untuk menuntaskan pembayaran tanah-tanah yang bermasalah. Hingga kini sudah dibayarkan dan dokumennya sudah lengkap,” ujar Timiles Yikwa.
Hanya saja ungkap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, apakah ini ada oknum yang bermain atau seperti apa. Sebab ada oknum yang menagih kembali soal hak ulayat.
“Padahal sudah disampaikan tadi pembayaran hak ulayat sudah selesai, oleh karena itu kami tegaskan kalau memang dinas menyatakan itu sudah lunas, atau sudah dibayar ya dinas mesti tegas karena kita tidak bisa melakukan pembayaran ganda,” tegas Timiles.
Menurutnya, yang jadi pertanyaan, apakah tuntutan pemvayaran ulayat itu murni dari masyarakat adat atau kah ada oknum yang ikiut bermain.
“Tapi kalau yang belum, itu yang dibayarkan. Jadi nanti kita akan diskusikan mengenai pembayaran ini. Apakah ada oknum yang bermain atau seperti apa. Tadi pak kadis bilang dokumen pembayaran sudah lengkap. Kalau bayar terus ini tidak ada penyelesaian. Yang ada hanya palang palang terus,” cetusnya.
Timiles Yikwa menambahkan, terkait hal ini, Disorda, PUPR dengan PB PON dan kami DPRP mesti duduk bicara membahas masalah ini, untuk mengetahui dimana kendalanya, tukas Timiles. (Tiara).
