Jayapura – Anggota Komisi IV DPR Papua, Apeniel Sani menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua sangat lambat dalam menyelesaikan pembangunan sarana prasarana penunjang dan penataan kawasan di sejumlah Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua
Untuk itu, legislator Papua ini mendesak Dinas PUPR Provinsi Papua segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu sebelum hari pelaksanaan PON Papua tiba atau sesuai waktu yang ditargetkan.
“Kami minta, Dinas PUPR segera melihat dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, sehingga sesuai waktu yang ditargetkan,” kata Apeniel Sani kepada Wartawan di sela-sela kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV DPR Papua dalam rangka pengawasan pembangunan infrastruktur di Lapangan Baseball danSoftball di Uncen Atas Waena, Kota Jayapura, 16 Juli 2021.
Dimana dalam kunjungan kerja ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, Apeniel Sani, Herman Yogobi, Alfred F Anouw, Timotius Wakur dan Arnold Walilo.
Apalagi, lanjut Politisi Partai Gerindra itu, jika saat ini, pelaksanaan PON sudah semakin dekat, tinggal 77 hari ke depan, tapi semua masih berantakan. Kendati demikian, Dinas PUPR harus proaktif untuk menggenjot pembangunan sarana prasarana penunjang di sejumlah venue yang belum rampung dikerjakan.
“Tinggal 77 hari lagi, dan ini waktu yang sangat singkat menurut kami. Jadi, harus segera digenjot pembangunannya. Mestinya, pembangunan sarana penunjang itu sudah harus selesai, bukan sekarang baru mau di kerjakan,” cetusnya.
Menurut Apeniel Sani, semestinya pembangunan sarana penunjang terutama penataan kawasan venue PON itu, sudah mencapai 90 persen. Tapi kenyataan yang pihaknya lihat di lapangan, ternyata masih banyak yang kurang, bahkan baru mulai dikerjakan.
“Kami Komisi IV DPR Papua telah turun dan melihat beberapa pembangunan sarana penunjang di sejumlah venue PON, kami melihat ada yang mau selesai dan ada yang belum diselesaikan. Namun, hampir rata-rata belum selesai 100 persen, dan menurut kami ini sangat miris,” ungkapnya.
Bahkan ungkap Apeniel Sani, masih banyak kekurangan dalam pembangunan sarana penunjang di sejumlah venue PON terutama penataan kawasan seperti talud, pagar, tempat parkir maupun taman.
Untuk itu, dengan tegas pihaknya meminta kepada Dinas PUPR untuk berkoordinasi secara intens dengan Komisi IV DPR Papua selaku mitra.
“Sebagai dewan, saya tidak mau melihat agenda nasional ini gagal di Papua. Ini (PON) merupakan hal yang sangat baik bagi kami, karena bisa dikatakan merupakan moment yang baik untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Papua. Jangan karena cara-cara kerja yang tidak profesional ini membuat kita jadi malu,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya kembali mengingatkan kepada Dinas PUPR agar bekerja secara profesional dan tidak asal-asalan, meski dikejar waktu. Tetapi, harus memperhatikan kualitas pekerjaan.
“Jadi, kami harap pembangunan venue PON ini, tidak hanya dibutuhkan ketika ada PON saja, tetapi bisa digunakan dalam jangka panjang dalam pembinaan atlet Papua, sehingga pekerjaan ini harus memperhatikan kualitas, jangan mencari keuntungan agar cepat selesai pembangunannya, padahal hasilnya amburadul dan mengecewakan,” tandas Apeniel Sani. (TIARA).
