Jayapura – Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengecek kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade XVI Papua, dengan menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat dan panitia besar.
Rapat yang digelar di Sasana Karya Kantor Gubernur membahas kesiapan Papua sebagai tuan rumah hingga bagaimana pengelolaan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Mekanisme anggaran tidak ada kaitannya dengan Kemendagri, tapi kita tidak lepas tangan, kita akan dampingi, Makanya kami datang untuk mengecek semua aspek,” kata Tumpak Haposan Simanjuntak usai rapat, Rabu, 9 Juni 2021.
Dikatakan, sebagai tuan rumah PON masih banyak hal besar yang harus dilakukan. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi semua pihak harus ditingkatkan, mengingat perhelatan PON tinggal beberapa bulan lagi.
“Kalau ada kendala silahkan dikomunikasikan untuk segera dicarikan solusi. Kami ingin PON di Papua sukses,” katanya.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto bahwa dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sudah disampaikan ke PB PON, tinggal bagaimana ditanggapi lebih lanjut.
“Waktu pelaksanaan PON sebentar lagi, makanya perlu ada langkah-langkah percepatan oleh PB PON terhadap penganggaran yang sudah diterima APBD 1.7 triliun,”.
“Sesuai ketentuan ya, PB PON harus segera menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pemerintah daerah,” kata Noervianto.
Pada prinsipnya, pihaknya mendorong agar ada ruang keterbukaan transparansi dan koordinasi di dalam pengelolaan anggaran guna menghindari hal-hal yang sifatnya bermasalah kedepan nanti.
“Kami akan melalukan monitoring terhadap hal-hal tersebut, sebab pola pertanggungjawabannya tidak sama dengan yang ada di APBD maupun APBN,” ujarnya.
