JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua resmi melarang warga untuk mudik Lebaran. Larangan tidak hanya diberlakukan pada ASN dan pejabat pemerintahan namun juga karyawan swasta dan semua masyarakat di Papua.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada wartawan usai melakukan rapat tertutup dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Jayapura, Senin, 12 April 2021.
“Masyarakat tidak boleh mudik lebaran ke kampung halaman diluar Papua, larangan ini untuk menghindari penyebaran virus corona,” katanya.
Wagub menegaskan, jika ada warga Papua yang mudik, maka resikonya enam bulan kemudian baru bisa kembali ke Papua.
“Jika ada yang mudik, enam bulan baru bisa kembali ke Jayapura, jangan pulang kampung bawa penyakit ke Papua,” tegasnya.
Oleh karena itu, Wagub Tinal minta kepada masyarakat mengikuti imbauan dari pemerintah untuk tidak mudik pada momen bulan Ramadhan tahun ini. Hal itu, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).
Sebab, orang yang berada di daerah dengan angka kasus positif Covid-19 cukup besar, sangat besar potensinya menularkan virus corona ke orang lain. Oleh karenanya, ia berharap agar warga Papua tidak mudik ke kampung halamannnya.
“Memasuki bulan Ramadhan, sudah jelas pasti ada yang mudik, tapi saya minta tidak perlu mudik disaat pandemi seperti ini, tidak mau kan bawa penyakit ke kampung. Jangan buat mata rantai virus ini tetap berlangsung,” tuturnya.
Wagub juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan Covid-19. Caranya, dengan tetap diam dirumah serta mengikuti protokol kesehatan yang dibuat pemerintah jika terpaksa harus keluar rumah.
“Selalu gunakan masker. Jangan bosan cuci tangan. Cuci tangan dengan benar. Minimal dengan air menvalir dan sabun. Sehingga, kuman atau virus bisa hilang. Laksanakan social distancing. Jaga jarak,” tutupnya.
