Jayapura – Universitas Muhammadiyah Papua (UM Papua) menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta sasaran pada pelaksanaan “Audit Kinerja Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada 12 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di 13 Provinsi” oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Senin (5/4/2021).
Ada 4 PTS pada LLDIKTI Wilayah XIV yang menjadi sasaran pada audit ini. PTS tersebut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, STMIK 10 November, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan Universitas Muhammadiyah Papua.
Rektor UM Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas terpilihnya UM Papua sebagai salah satu dari 4 perguruan tinggi dari total 65 perguruan tinggi di LLDIKTI XIV Wilayah Papua dan Papua Barat, yang diaudit dalam rangka pembinaan.
“Nilai tambah dari audit pembinaan ini akan memantapkan UM Papua dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan kegiatan. Dengan demikian laporan-laporan UM Papua pada masa yang akan datang akan lebih baik dan akan sesuai dengan aturan-aturan audit profesional,” jelas Rektor.
Tim yang bertugas pada kesempatan ini adalah Sri Hendro Hariyanto sebagai Pengendali Teknis, Agung Prasetyo sebagai Ketua Tim, Patar Panjaitan dan Novendi Carlos, sebagai Anggota Tim.
Selain Rektor UM Papua, hadir pada kegiatan ini Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Indah Sulistyani, M.I.Kom., Wakil Rektor II Bidang AIK Keuangan, SDM dan Sarpras Dr. Ir. Muhammad Nurjaya, M.Si., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Syarifuddin, M.I.Kom., serta jajaran pejabat kampus lainnya, dosen dan staf terkait.
Objek audit kinerja kali ini terkait program pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu antara lain sertifikasi dosen, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan kuota data, demikian diimbuhkan Agung Prasetyo.
Audit Kinerja kali ini secara keseluruhan akan diselenggarakan mulai tanggal 4 hingga 13 April 2021 di 13 provinsi seluruh Indonesia. (Red/Zul)
