Jayapura – Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda dari Partai Demokrat, menggelar kegiatan reses dibeberapa titik. Agenda reses Triwulan I, Jumat (5/3/2021) dipusatkan Kampung Bumesre, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, sekaligus menyerahkan bantuan ke masyarakat kampung setempat.
Untuk menyerahkan bantuan pembangunan gereja dan sembako, Yunus Wonda dan rombongan rela berjalan kaki melewati jalan tanah licin dan becek sekitar 5 kilometer untuk sampai ke kampung Bumesre.
Diketahui, kampung Bumesre dulu dikenal sebagai lokasi Penebangan ilegal kayu (Ilegal Logging). Untuk sampai ke kampung ini, perusahaan kayu dulu sebenarnya sudah membuka jalan dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua. Sayang sudah 20 tahun lamanya jalan tersebut tidak difungsikan dan jembatan yang menjadi penghubung ke wilayah tersebut mengalami kerusakan.
Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda, mengatakan reses Triwulan I ini lebih focus di Keerom, Kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, pihaknya belum bisa melakukan reses ke daerah pemilihan (Dapil) di wilayah pegunungan Papua sebab masih zona hijau Corona Virus (Covid-red).
“Saya sebagai anggota DPR mempunyai tanggungjawab untuk melihat semua masyarakat Papua, bukan soal Dapil, tetapi masyarakat di suluruh wilayah Papua masih membutuhkan perhatian DPR dan Pemerintah,” katanya.
Yunus menjelaskan, perjalanan dari Kota Sentani hingga tiba di kampung Bumesre kurang lebih 7 jam. Hal ini disebabkan karena infrastruktur jalan menuju Distrik Yapsi banyak yang rusak.
Menurutnya, perjalanan menuju Distrik Yapsi ketika jalan sudah diperbaiki tentu tidak memakan waktu yang begitu lama, hanya saja hingga saat ini kondisi ruas jalan tersebut setelah lepas Distrik Nimbokrang belum ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun Provinsi Papua.
Melihat realita infrastrktur jalan di kabupaten tersebut, kata Yunus Wonda, bagaimana dengan infrastrktur jalan kabupaten di wilayah pegunungan Papua.
Dijelaskannya, kampung Bumesre sudah ada sejak dulu, dan masyarakat sekarang ingin kembali untuk membangun kampungnya setelah terjadi penebangan ilegal kayu, dan mereka (masyarakat) pindah ke Taja.
“Masyarakat waktu itu pindah ke Taja atas bantuan hamba-hamba Tuhan dari Gereja GIDI, dan hari ini mereka ingin kembali ke kampungnya, tapi persoalan utama adalah jalan yang harus menjadi perhatian dari pemda Jayapura dan Provinsi Papua,” ujarnya.
Yunus Wonda berjanji, permintaan masyarakat untuk pembangunan jalan ini akan disampaikan ke Gubernur, sehingga dapat dimasukan dalam perubahan APBD 2021.
Selain jalan, masyarakat juga merindukan perumahan, sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu). “Dalam kunjungan ini, saya membantu 500 senk, sembako, BBM dan beras 1 ton. Ada juga bantuan dari pihak gereja lain berupa senso kayu,”beber Yunus.
Yunus Wonda menambahkan, untuk pembangunan gedung gereja, pihaknya sebagai kader gereja GIDI akan mendukung pembangunan gereja di kampung Bumesre hingga rampung. “Ondoafi Brinas selaku pemilik hak ulayat sudah memberikan lahan sebesar lima hektar yang akan dipakai untuk membangun gereja, sekolah dan pustu,”jelasnya.
Dikatakan, fasilitas pendidikan di kampung ini menjadi permasalahan yang komplit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebab anak-anak untuk mendapat pendidikan harus ke Taja, dan inilah tolak ukur dari Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dimana masyarakat Papua masih hidup jauh dibawah garis kemiskinan.
Lanjut Yunus, masyarakat kampung juga sudah bosan karena aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupatan Jayapura maupun DPRD setempat tidak digubris, sehingga mereka masuk melalui gereja.
“Gereja sudah sejak dulu ada untuk membantu masyarakat Papua baru pemerintah, dan kami sebagai kader GIDI mempunyai tanggungjawab untuk membantu, tapi saya harap pemda Jayapura pun harus bertanggungjawab,” tukasnya.
Sementara itu, Ondoafi Suku Brinas dan Samobra Penias Brinas berharap ada perhatian dari pemerintah kepada masyarakat di kampung Bemusre.
“Kami sudah bosan minta bantuan di pemerintah, makanya kami masuk melalui pihak gereja, dan hari ini kader Gereja GIDI yang juga selaku wakil DPR Papua bisa datang, melihat dan membantu kampung Bemusre,”katanya.
Penias mengatakan, masyarakat sudah siapkan kayu untuk membangun rumah, hanya saja, masyarakat membutuhkan material bangunan lainnya. “Kayu banyak dan kami sudah siapkan, tetapi kami butuhkan material bangunan lainnya,” urainya.
Menurut Penias, pihaknya sudah memberikan lahan seluas 5 hektar khusus untuk membangun gereja dan fasilitas lainnya. “Saya tidak minta ganti rugi, yang terpenting gedung gereja segere dibangun,” harapnya.
Hal senada disampaikan tokoh pemuda kampung Bemusre, Yehuda Brinas mengharapkan dukungan dari pemerintah. Masalah infrastruktur jalan juga menjadi keluhan. Kesenjangan pembangunan masih dirasakan oleh masyarakat.
Dimana, perhatian pemerintah terbukti minim. “Kami masyarakat meminta pemerintah lebih maksimal perhatiannya. terutrama infrastruktur jalan, perumahan, pendidikan dan kesehatan,” jelansya.
Yehuda juga berharap pemerintah dapat membangun fasilitas listrik di kampung tersebut guna menunjang aktivitas warga setempat di malam hari.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat dibangun listrik di kampung kami, karena hingga saat kami masih mengandalkan lampu pelita,” tutupnya.
