KEEROM- Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843) dimana mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.
Prokontra tentang Otsus di Papua memang sekarang terus diperdebatkan dan tentu saja banyak yang mendukung Otsus serta yang menolak Otsus.
Salah satu tokoh masyarakat di Keerom yang terus berharap Otsus berlanjut dan benar-benar menyentuh setiap elemen masyarakat Papua.
Laurens Borotian yang merupakan Sekertaris Dewan Adat Keerom ikut memberikan narasinya tentang keberlanjutan Otsus di tanah Papua.
“Kurangnya transparansi pemerintah tentang dana Otsus yang membuat ada sebagian kecil masyarakat yang kurang puas”jelas Laurens di Keerom, Senin (25/1/2021).
Menurutnya, pemerintah perlu membuat unit-unit yang secara khusus melakukan pengawasan dana Otsus Ini serta perlunya pemerintah pusat melakukan audit tentang penggunaan Otsus yang telah berjalan ini.
“Berdiri sama tinggi duduk sama rendah artinya Papua juga harus sama dengan daerah yang lain” tegasnya
“Dan saat ini kami sangat berterimakasih kepada pemerintah karena sampai detik ini Papua tetap menjadi prioritas dan terus berkembang,mari kita sama-sama jaga itu semua, ” seruhnya.
