JAYAPURA – Membangkitkan ekonomi dan daya saing di Papua merupakan salah satu Misi Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM, untuk itulah diperlukan rantai distribusi yang cepat dan efisien, solusi Tol Laut merupakan salah satu program nasional untuk mempercepat distribusi bahan logistik yang terhubung ke beberapa Pelabuhan sangat tepat disinsergikan guna mewujudkan misi tersebut.
Dalam hal memanfaatkan peluang ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong Tol Laut tersebut masuk di Kabupaten Jayapura melalui Pelabuhan Depapre yang sudah terbangun beberapa waktu lalu.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa, SH dalam kunjungan monitoring kesiapan masuknya Tol Laut di Pelabuhan Depapre sangat mengapresisasi atas kinerja multi stickholder khususnya kepada Bupati Jayapura yang dengan gigih mendorong percepatan pemanfaatan kegiatan ini.
Wakerkwa menegaskan Tol laut untuk kepentingan masyarakat Papua khususnya distribusi logistik sembako guna menekan kemahalan di Papua serta meningkatkan ekonomi dengan mengirim balik Kontainer yang masuk dengan sumber daya alam yang ada di Papua keluar Papua atau intra papua.
Secara teknis ada banyak yang harus dibenahi seperti Jalan, jembatan serta fasilitas umum lainnya, namun itu semua akan bisa dapat diselesaikan jika kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, pihak adat serat stickholder terkait lainnya dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakat Papua.
Bupati Jayapura , Mathius Awaitauw, SE, M.Si menyampaikan bahwa kita harus bersama segera menyiapkan masuknya Tol Laut ini dengan baik tidak usah mempertentangan bagian pusat atau daerah namun segera memberikan solusi dan sinergi, Beliau menegaskan wilayah pelabuhan menjadi tanggung jawab KSOP untuk memperlengkapi yang kurang, jalur darat agar dikonsolidasikan dengan Pihak terkait baik itu Provinsi maupun Kabupaten serta pusat, dan terkait ekonomi meminta stickholder ekonomi menyiapkan para dunia usaha untuk mengambil peluang baik ini, serta juga meminta pihak kemananan dalam hal ini Angkatan Laut untuk mengkonsolidasikan atas rencana dimulainya Tol laut pada tanggal 24 Januari 2021 yang akan datang dan diawali dengan uji coba pada beberapa waktu dekat ini.
Pada kesempatan yang sama Danlantamal X Laksamana TNI Yeheskiel Katiandogha, SE, MM yang ikut pada kunjungan ini menyatakan bahwa Pelabuhan Laut Depapre belum terdaftar pada Peta Laut Indonesia dan Peta Laut Internasional sesuai dengan Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut, namun ditegaskan saat ini beliau sudah daftarkan, tinggal ditindaklanjuti oleh Instansi pemerintah yang membidangi hal ini agar segera melengkapi sesuai ketentuan yang ada, sehingga ada jaminan kemanan navigasi laut. hal-hal yang dasar yang diharus disiapkan di Pelabuhan untuk masuknya Tol Laut ini adalah tempat lego jagkar, tempat logistik serta tempat pembuangan limbah agar tidak merusak ekosistem laut serta fasilitas vital milik negara.
Prinsipnya Danlantamal X Jayapura akan segera mengkosolidasikan pada Stickholder terkait di tingkat pusat serta kementrerian terkait lainnya agar Tol Laut segera terwujud untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.
Perlu disampaikan bahwa pelabuhan Depapre memliki Dermaga Multipurpose II panjang150 m, Dermaga Semen 206 m, Dermaga curah cair 124 m dan Dermaga peti kemas 206 m di area teluk yang teduh, akan menjadi salah satu Pelabuhan yang sangat besar di kawasan utara Papua dan sejarah mencatat pelabuhan Depapre adalah bekas pendaratan tentara sekutu pada Perang Dunia Ke-2 di kawasan Pasific.
Dalam kunjungan monitoring tersebut diikuti beberapa kepala SKPD dari Provinsi Papua, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Satpol PP dan BPBD serta Bappeda, Wakil Ketua DPR Papua, Bupati dan Pimpinan SKPD Kabupaten Jayapura, KSOP, PELNI, Dirjen Bea Cukai wilayah Papua dan PDAM serta beberapa tokoh adat di Daerah setempat.
