Pasific Pos.com
HeadlineSosial & Politik

DPRP Minta Dinas PU Harus Transparan Umumkan Program Padat Karya ke Publik

Jhony Banua Rouw, SE

Jayapura, – Seperti diketahui, program padat karya merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memulihkan ekonomi masyarakat yang terrkena atau terdampak dari pandemik covid-19.

Oleh karena itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw,SE dengan tegas meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Papua, harus transparan mengumumkan program padat karya ke publik.

Bahkan tak hanya itu, Jhony Banua Rouw juga mengajak masyarakat, untuk mengawal program padat karya ini.

“Kelompok-kelompok masyarakat, atau dari gereja mau buat tanggul atau mau buat jalan di kampung, itu bisa langsung menyampaikan kepada Dinas PU. Lalu dilakukan oleh kelompok masyarakat dan langsung dibayarkan kepada masyarakat,” kata Jhony Banua Rouw atau disingkat JBR, Senin (7/12).

Sehingga kata Jhony Banua, jika ada warga yang terkena dampak dari covid-19 atau di PHK dan lain sebagainya, maka, lewat program ini bisa membantu mengangkat ekonomi keluarganya.

Untuk itu, pihaknya berharap, Dinas PU Papua harus transparan untuk mengumumkan program padat karya kepada rakyat. Agar rakyat tahu bahwa ini ada tujuannya.

“Selain itu Dinas PU juga jangan pilih-pilih kelompok-kelompok-nya saja yang mendapatkan pekerjaan padat karya. Program ini untuk semua,”tekannya.

Oleh karena itu tambahnya, DPR Papua akan mengawal program padat karya ini.

“Karena dana itu ada di Dinas PU bagian Padat Karya. Tidak ada yang lain-lain. Jadi begitu Kelompok datang kerjakan lalu dibayarkan. Sebab kami DPR tidak masuk dalam rana itu, tapi kami harus mengawal itu,” tandas Politisi Partai NasDem itu.

Artikel Terkait

Maju Pilkada Sarmi, Anggota DPRP 4 Priode ini Pamitan dan Mohon Doa Restu

Jems

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams

Leave a Comment